Breaking News:

Berita Kudus

Langgar Kewenangan, Pejabat Tinggi di Kudus Terancam Dicopot dari Jabatannya‎

Saat ini, pihaknya masih menunggu ‎surat rekomendasi dari Kemendagri terkait pelanggaran tersebut

TRIBUN JATENG/RAKA F PUJANGGA
Catur Widyatno 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Langgar kewenangan jabatan, seorang pejabat tinggi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus akan mendapatkan sanksi.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Catur Widyatno mengatakan,‎ telah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang dilakukan tersebut sejak sepekan lalu.

Saat ini, pihaknya masih menunggu ‎surat rekomendasi dari Kemendagri terkait pelanggaran tersebut.

"Kami masih menunggu surat rekomendasi dikirim satu sampai dua bulan lagi perkiraannya," jelas dia, Selasa (21/7/2020).

Unjuk Rasa #UniversitasNggaweSusah di Solo Jadi Trending di Twitter, Begini Respon Rektor UNS

Identitas Sultan Jember Berbeda saat Bertemu Bupati Farida, Tahu saat Heboh Nyaris Tipu Ashanty

Promo Superindo Hari Kerja 20-23 Juli 2020, Diskon Berbagai Produk, Ini Daftarnya

Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Gemolong Sragen Besok Ditutup, 15 Pedagang Akan Swab Test

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pejabat ini termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat.

‎Sanksi yang diberikan tersebut dapat berupa penurunan pangkat, hingga pencopotan jabatannya.

"Sanksi yang diberikan itu nanti tergantung dari bobot pelanggarannya. Tapi dimungkinkan bisa dicopot dari jabatannya," jelas dia.

‎‎Pihaknya mengaku telah memproses pelanggaran disiplin yang dilakukan kepada pejabat tersebut karena laporan masyarakat dan hasil audit.

‎"Ada laporan masyarakat, hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red), dan audit internal dari Inspektorat Kabupaten. Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan," jelas dia.

Dia mengharapkan, setiap aparatur sipil negara (ASN) dapat waspada dalam menjalankan tugasnya agar tidak tersandung kasus.

"Harapan saya kepada teman-teman ASN itu mengerti bahwa kita bekerja itu rawan dengan risiko tersebut. Sanksi itu sudah ada di depan, sehingga perlu kehati-hatian dalam menjalankan tugas," ujarnya. (raf)

Penulis: raka f pujangga
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved