Breaking News:

Pro Kontra UU Nomor 2 Tahun 2020

Demo Aliansi Masyarakat Peduli Desa, Cegah Politisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Aksi demo dilakukan oleh puluhan orang di depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Rabu.

Penulis: iwan Arifianto | Editor: sujarwo
Istimewa
Aliansi Masyarakat Peduli Desa lakukan aksi demo tolak politisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 di depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Rabu (22/7/2020) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Aksi demo dilakukan oleh puluhan orang di depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Rabu (22/7/2020).

Mereka mengatas namakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Desa.

Peserta demo mengawali aksinya dengan longmarch dari Taman Indonesia Kaya (TIK) menuju Kantor Gubernuran Jawa Tengah.

"Aksi ini sebagai bentuk penolakan politisasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam penanganan Covid-19," terang Koordinator aksi, Arif Efendi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (22/7/2020) malam.

Dia melanjutkan, aksi demo juga sebagai bentuk sikap geram atas politisasi yang diduga dilakukan Sudirman Santoso (SS) pimpinan parade nusantara yang mengajukan judicial review (uji materi) terhadap UU tersebut.

"SS mendatangi ke Mahkamah Konstitusi (MK) menolak UU Nomor 2 Tahun 2020."

"Ini tidak dapat dibenarkan, karena kenyataannya tidak memiliki dukukan dari masyarakat," katanya.

Menurutnya, judicial review UU tersebut dapat mengamputasi atau mengeliminir pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Khususnya di pasal 28 ayat 8 tentang penetapan perpu kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan covid-19.

"Usulan judicial review ini menuai kontroversi karena hanya sebagai alat untuk mengambil eksistensi semata," paparnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved