FOKUS : Anak, Mantu, Ponakan, dan Istri

TRIBUNJATENG.COM -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal digelar 9 Desember mendatang. Pilkada akan digelar serentak di 270 wilayah di Indonesia. Rinciannya 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada serentak tahun ini seharusnya diikuti 269 daerah. Namun jadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar harus diulang lantaran pada 2018 lalu, kotak kosong jadi pemenang di kota itu.

Calon-calon pun sudah bermunculan serta telah mengantongi rekomendasi dari partai politik. Begitu rekomendasi turun, lini massa pun langsung heboh. Terutama terkait rekomendasi dari PDIP ke putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Di pesta demokrasi di Solo mendatang, Gibran berpasangan dengan politikus PDIP Teguh Prakosa. Isu tentang politik dinasti langsung mencuat. Banyak bakal calon, baik yang sudah dapat rekomendasi ataupun belum, punya hubungan dengan petahana ataupun pejabat lainnya.

Setelah Gibran, sebut saja Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Azizah yang maju di Tangerang Selatan. Di wilayah yang sama dengan Siti Azizah, ada Rahayu Saraswati yang juga keponakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subiyanto.

Belum lagi dengan istri petahana yang maju berebut kursi yang sebelumnya diduduki suaminya. Di antaranya ada nama Etik Suryani istri Bupati Sukoharjo, kemudian Ipuk Fiestiandani istri Bupati Bayuwangi, dan Kustini istri Bupati Sleman.

Sontak netizen langsung bikin listing siapa calon yang dapat rekomendasi atau berniat maju lalu dihubungkan dengan pejabat sebelumnya, ataupun pejabat lainnya. Anak, menantu, ponakan, istri, ipar, dan lain-lain. Berbagai analisa bertebaran sebanding dengan sanggahan politik dinasti.

Apapun sebutannya, mau politik dinasti, politik kekeluargaan, dan sebagainya adalah sah. Mereka yang maju punya hak konstitusional dipilih dan memilih. Sudah ada aturan yang jelas mengenai hal itu. Dan yang pasti, mereka tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa, bapaknya siapa, ataupun pamannya siapa. Bukankah jodoh, mati, dan rejeki sudah diatur Tuhan?

Ditinjau dari sisi sejarah, Indonesia ini dulunya terdiri dari banyak kerajaan. Suksesi di kerajaan juga tak pernah jauh dari keluarga penguasa sebelumnya, di mana hampir semuanya adalah anak kandung raja. Namanya manusia, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang sukses jadi raja hingga membawa kerajaannya ke puncak kejayaan, namun ada pula yang bikin kerajaan itu runtuh.

Di era demokrasi seperti sekarang ini, terkait politik dinasti dan berbagai sebutannya itu, kita masih punya kelebihan. Dulu di masa kerajaan, rakyat hampir sama sekali tidak punya pilihan siapa yang jadi pemimpinnya. Sebagian besar raja sudah mengangkat putra mahkota untuk menggantikannya. Namun sekarang, rakyat bisa menentukan sendiri pilihannya. Satu orang satu suara.

Jika tidak suka dengan pemimpin yang punya hubungan dengan pimpinan atau pejabat sebelumnya ya tak usah dipilih. Jika merasa ia adalah sosok yang tepat membawa wilayah kita lebih maju lagi, kenapa tidak. Toh bisa dilihat bagaimana rekam jejaknya.

Ada juga calon lain sehingga bisa dibandingkan sosok, visi misi, dan programnya. Jadi kasak kusuk di bawah idealnya adalah program calon. Namun demikian, jika ditilik dari sisi etika, setidaknya saya pribadi, rasanya kurang elok ada kerabat pejabat langsung maju untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Mbok jeda barang satu periode.

Alasannya apa? Yang mengkhawatirkan adalah bisa saja ada fasilitas yang dimanfaatkan bukan untuk peruntukkannya lantaran yang maju ada anak, mantu, ponakan, istri, maupun saudaranya. (*)

• Klasemen Liga Inggris, Aston Villa Selamat Arsenal Tunggu Final Piala FA

• Hasil Liga Inggris, Arsenal Kirim Watford ke Jurang Degradasi

• Hasil Liga Inggris, Liverpool Bangkit di Laga Penutup Setelah Dibobol Detik Ke-25

• Hasil Liga Inggris, Manchester United Lolos ke Liga Champion Setelah Atasi Leicester