Breaking News:

Berita Jateng

Kejati Jateng Tetap Amankan Proyek Strategis Senilai Rp 1,8 Triliun Meski TP4D Dibubarkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah tetap melakukan pengamanan proyek strategis meskipun Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

istimewa
ILUSTRASI - Ketua Sub Tim 4 TP4D Kejati Jateng, M.A. Munir sedang melakukan pengecekan terhadap alat berat pengadaan Bina Marga Jateng. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah tetap melakukan pengamanan proyek strategis meskipun Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah dibubarkan akhir 2019 lalu.

Kepala Kejati Jawa Tengah, Priyanto menuturkan, dengan dibubarkannya TP4D, maka fungsi pengamanan proyek strategis tersebut kembali ke Bidang Intelijen Kejaksaan.

"Fungsi pengamanan dan pengawalan kembali ke bidang masing-masing. Jadi kalau dulunya pengamanan dan pengawalan itu dilakukan satu tim yaitu TP4D, sekarang oleh bidang masing-masing.

Video Viral CCTV, Detik-detik Bus Sugeng Rahayu Tabrak Benteng Takeshi Pasar Kertek

Gubernur Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sombong Tak Mau Lakukan Tes Corona ke Warganya

Ganjar Sebut 2 Penyakit Bawaan Ini Jadi Biang Kerok Tingginya Angka Kematian Pasien Corona Jateng

KABAR TERBARU: Kapan Sekolah Tatap Muka Dimulai? Ini Kata Mendiknas Nadiem Makarim

Di antaranya Bidang Intelijen untuk pengamanan, Datun untuk pengawalan," kata Priyanto, kemarin.

Saat ini, katanya, Kejati Jawa Tengah melalui Bidang Intelijen telah melakukan pengamanan proyek strategis dengan nilai mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah tersebut dari beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa dinas maupun pemerintah pusat.

Priyanto menyebutkan, di antaranya proyek SNVT penyediaan perumahan provinsi, bandar udara dari Kementerian Perhubungan, Satker Nasional wilayah 1,2 dan 3, Geo Dipa Energi di Wonosobo dan Banjarnegara.

"Beberapa instansi di tingkat Kementerian telah meminta pendampingan kepada kami guna menjamin proyek tepat sasaran dan mencegah terjadinya korupsi. Dari pendampingan yang ada, kebanyakan dari tingkat Kementerian," jelasnya.

Ia menjelaskan, pengamanan atau pendampingan yang dilakukan Bidang Intelijen Kejaksaan tersebut merujuk pada aturan terbaru pasca TP4D dibubarkan. Yang mana, pendampingan atau pengamanan proyek strategis tetap bisa dilakukan.

"Dengan begitu, pemerintah daerah tetap bisa mendapatkan pendampingan dari kami untuk mencegah penyimpangan. Tentunya harus ada surat kuasa," tuturnya.

Terkait permintaan pendampingan dari pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Priyanto mengatakan, pengawalan lebih ditekankan dalam pendampingan dana recofusing covid-19.

"Kalau pemerintah daerah, pendampingan lebih ke recofusing kegiatan penanganan covid-19," tandasnya.

Ia menambahkan, pengamanan atau pendampingan Kejaksaan penting dilakukan agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan lancar dan sebagaimana mestinya.

Pasalnya, dalam pelaksanaannya tak ada bedanya dengan fungsi TP4D yang melibatkan bidang intelijen, Datun, dan lainnya. Hanya saja, tiap bidang berjalan sendiri sesuai tugas masing-masing. (Nal)

3 Personel Polres Kebumen dapat Penghargaan Kenaikan Pangkat dari Kapolri

9 Ekor Sapi dan 7 Kambing Dipotong Polres Kebumen saat Idul Adha

Apakah Warga Jateng Patuhi Protokol Kesehatan? Ini Kata Gubernur Ganjar

DPP Kendal Temukan 2 Kasus Cacing Hati pada Hewan Kurban

Penulis: m zaenal arifin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved