Breaking News:

Focus

Share Data Buron

MULAI saat ini data buron, daftar pencarian orang atau DPO sudah bisa diakses oleh sistem database kependudukan atau Dukcapil

Editor: muslimah
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Share Data Buron

Oleh Iswidodo

MULAI saat ini data buron, daftar pencarian orang atau DPO sudah bisa diakses oleh sistem database kependudukan atau Dukcapil. Maka dengan masuknya data DPO ke sistem database Dukcapil, akan muncul alert sistem tentang status hukum penduduk yang bersangkutan.

Dengan data terintegrasi maka identitas buron akan cepat menyebar sehingga geraknya bisa dipersempit. Dukcapil telah memasukkan data DPO dari Kejaksaan Agung dalam database kependudukan. Hal itu termuat dalam perpanjangan MoU antara Kemendagri dengan Kejaksaan Agung, yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

MoU ini merupakan respon terhadap kasus Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra yang menggegerkan publik. Djoko Tjandra dengan mudahnya bisa membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020 silam. Kala itu dia ditemani Lurah Grogol Selatan.

Pembuatan e-KTP terpidana kasus cessie Bank Bali (buron) hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Itu mengejutkan publik. Karena di daerah lain, ada sebagian warga mengurus e-KTP bisa berbulan-bulan dengan alasan blanko habis. Sementara warga tersebut baru diberikan surat keterangan atau suket. Sedangkan Djoko Tjandra cukup satu jam e-KTP sudah jadi.

Saat kasus ini terkuak, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif berkilah pihaknya tak mengetahui jika Djoko Tjandra berstatus sebagai buron. Lantaran pihaknya tidak menerima informasi status hukum seseorang dari penegak hukum. Alhasil, Djoko Tjandra bisa mendapatkan e-KTP layaknya warga biasa dan masih tercatat sebagai WNI di database kependudukan.

Dengan adanya share data buron ini, Kejagung bisa memanfaatkan data kependudukan dalam pemeriksaan saksi. Dengan kata lain, Dukcapil memberikan hak akses Kejaksaan terkait data penduduk untuk pencocokan. Jika saksi enggan menjawab pertanyaan saat pemeriksaan, maka data sidik jari yang bersangkutan lebih mudah untuk verifikasi.

Selain itu, data kependudukan bisa juga digunakan memverifikasi identitas seseorang menggunakan teknologi face recognition atau pemindai wajah.

Kejagung bisa memperoleh hak akses data berupa teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk melakukan verifikasi. Metode ini berguna untuk mencari buronan. Untuk diketahui, database Dukcapil saat ini menyimpan sekitar 192 juta foto wajah.

Apakah share data buron akan efektif bisa membatasi gerak mereka. Nanti akan segera bisa dibuktikan. Tapi faktanya adalah hal ini sebuah upaya untuk mengarah ke sana. Tapi jangan lupa masih ada puluhan buron pemerintah Indonesia, yang mayoritas adalah koruptor atau terlibat kasus suap dan gratifikasi, belum berhasil ditangkap. Padahal mereka buron koruptor kelas kakap.

Di luar negeri, share data buron atau pelaku kejahatan sudah lama dilakukan. Dan penegak hukum sangat efektif cepat untuk mengecek data personal di Database.

Dalam waktu singkat bisa mengetahui background pelaku yang diincar diselidiki. Tapi untuk menangkap buron tak sesederhana itu.

Belum adanya kerjasama ekstradisi dengan negara tertentu menjadi kendala bagi Indonesia. Maka negara tersebut jadi surga pelarian buron-buron kelas kakap. Sampai kapan ini akan terus terjadi? (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved