Breaking News:

Berita Semarang

BPK Sepakati Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan dengan Polri dan Kejaksaan

Penandatanganan yang disaksikan secara virtual oleh Kapolda, Kajati, Kapolres dan Kajari seluruh Indonesia itu juga diikuti salam sinergitas

Penulis: m zaenal arifin | Editor: muslimah
TribunJateng.com/M Zaenal arifin
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali (tengah), Kajati Jawa Tengah Priyanto (kanan) dan Wakapolda Jawa Tengah Brigjend Pol Abiyoso Seno Aji (kiri), melakukan salam sinergitas di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (11/8/2020). 

"Kami ingin lebih ke penyelamatan aset. Makanya, dengan adanya MoU ini, semakin kita tingkatkan," katanya.

Sebelumnya, Priyanto pernah mengungkapkan, Kejati Jawa Tengah telah melakukan penyelamatan keuangan negara atau aset sekitar Rp 45 miliar dalam kurun waktu Januari-Juni 2020. Penyelamatan keuangan negara tersebut diperoleh tak hanya dari pengembalian kerugian atas sebuah perkara saja tetapi juga dari berbagai hal termasuk di antaranya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

"Jadi dalam kurun Januari-Juni 2020, kita sudah melakukan penyelamatan sampai Rp 45 miliar. Penyelamatan keuangan negara tak hanya dari perkara saja, PNPB juga," katanya.

Priyanto memaparkan, pengembalian keuangan negara paling banyak dari pendapatan administrasi dan penegakan hukum yang mencapai Rp 44 miliar. Pendapat tersebut termasuk PNPB yang dimaksud, seperti denda tilang dan lainnya.

Selain itu, juga ada pendapatan lain yang angkanya relatif kecil yaitu Rp 96 juta. Sementara pengembalian kerugian negara dari denda perkara baik pidana umum (Pidum) maupun pidana khusus (Pidsus) angkanya juga relatif kecil yaitu hanya sekitar Rp 100 juta. Sedangkan di Bidang Tata Usaha Negara (Datun) ada pengembalian sekitar Rp 700 juta.

"Di Pidum dan Pidsus, kita belum bisa mengakumulasikan angkanya. Karena banyak perkara yang ditangani di Kejari. Kita bisa laporkan total semua di akhir tahun nanti. Kalau total sementara ya sekitar Rp 45 miliar yang kita selamatkan," paparnya.

Saat ditanya apakah hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK jika ditemukan tindak pidana bisa langsung ditangani Kejaksaan, Priyanto menyatakan, akan dilihat terlebih dulu permasalahannya apakah terdapat perbuatan pidana korupsi atau tidak.

"Jika perdata, kita bisa gugat melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kalau pidana korupsi, bisa. Banyak instrumen hukum yang kita laksanakan," jawabnya.

Nota kesepahaman antara BPK dengan Polri dan Kejaksaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Adanya nota kesepahaman itu, diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar instansi. (Nal)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved