Berita Viral
Konflik Urut Sewu Kebumen, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah ke TNI AD
Sengketa tanah antara warga dengan TNI di Urut Sewu Kabupaten Kebumen kini menemui titik terang
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muslimah
Penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya aset TNI AD, terus didorong dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, upaya tersebut membuahkan hasil yang nyata di wilayah Urut Sewu.
Upaya pengamanan aset tanah pemerintah antara lain aset tanah TNI AD merupakan satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
"Aset tanah TNI AD tidak hanya berupa markas dan kompleks perumahan prajurit. Namun juga, berupa tanah sebagai tempat latihan untuk meningkatkan kemampuan jajaran TNI AD dalam menjalankan tugas
pertahanan dan keamanan negara," ujarnya.
Seperti diketahui, satu area latihan yang pernah mencuat permasalahannya adalah area latihan persenjataan berat di wilayah Urut Sewu tersebut.
Ia menjelaskan progres pengukuran bidang tanah telah terselesaikan 100 persen pada Maret 2020.
Sementara itu, sengketa lahan Kantor Wali Kota Magelang dengan Akademi Militer (Akmil) TNI terus bergulir dan belum ada titik temu.
Lahan Balai Kota Magelang seluas 40.000 meter persegi tersebut diklaim milik Akmil sehingga wali kota diminta segera pindah.
Plang Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Akmil juga dipasang di kompleks Kantor Wali Kota Magelang.
Sofyan Djalil, berjanji akan melakukan penelusuran legalitas lahan tersebut.
"Akan saya selesaikan. Semua tanah harus tertib," kata Sofyan .
Ia bertekad, ke depan semua tanah terdaftar atau bersertifikat sehingga memiliki legalitas jelas.
Jika demikian, tidak ada lagi potensi konflik atau sengketa tanah.
Tentu, kata dia, penertiban juga harus dilakukan dengan metode pendekatan yang bisa diterima masyarakat.
"Semua harus tertib dan terdaftar pada 2025, paling tidak 2024 sudah selesai semua. Jika ada masalah, akan diselesaikan sehingga diharapkan tidak ada lagi sengketa atau konflik tanah. Tidak hanya terkait aset milik TNI, namun aset semua pihak," tegasnya.