TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Munculnya klaster baru di sekolah yang terjadi Rembang, di mana 11 pengajar terkonfirmasi positif Covid-19 di tanggapi DPRD Provinsi Jateng.

Menurutnya Abdul Hamid Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, munculnya klaster baru tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk membatalkan pembelajaran luring yang sudah diwacanakan pemerintah.

"Virus bisa menyebar di mana saja, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Memang masih banyak kelemahan pemerintah terkait deteksi Covid-19, namun hal itu tidak bisa jadi alasan meniadakan pembelajaran tatap muka untuk wilayah lainya," paparnya kepada Tribunjateng.com melalui sambungan telpon, Kamis (13/8/2020).

Dilanjutkannya, pembelajaran luring di wilayah yang masuk zona hijau bisa tetap dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Pembelajaran luring sudah lama dihentikan, jika karena satu sekolah di wilayah tertentu muncul klaster baru, dan semua dihentikan pastinya akan mengganggu satuan pendidikan yang sudah menyiapkan kurikulum dan diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Ia mengatakan, pembelajaran tatap muka bisa digelar di wilayah zona hijau, dengan catatan pemerintah harus lebih serius, dalam mengawasi dunia pendidikan terutama melakukan deteksi dan antisipasi penularan Covid-19.

"Jadi Pemprov Jateng, Pemda, satuan pendidikan, serta orang tua wajib melakukan penegasan dan kontrol untuk menekan penularan Covid-19," imbuhnya.

Ia menambahkan, rekomendasi dari Gubernur, pemerintah daerah, serta izin orang tua untuk menggelar pembelajaran tatap muka belum cukup untuk menunjang dan memastikan pelajar tidak tertular Covid-19.

"Dukungan sarpras sekolah mengenai protokol kesehatan juga wajib ditinjau, jika sekolah tidak mampu menyediakan alat kesehatan pemerintah wajib membantu menyiapkannya. Tujuannya untuk meminimalkan penularan Covid-19 ke pelajar di wilayah yang diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka," tambahnya. (adv)