Breaking News:

Opini

OPINI Prof Dr H Ahmad Rofiq MA: Seandainya Calon Tunggal Ditetapkan Tanpa Pilkada?

PILKADA serentak 2020 di tengah belum berakhirnya pandemi Covid-19, rencananya dilaksanakan 9 Desember 2020. Pilkada yang diikuti 270 daerah dengan ri

Istimewa
Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA 

oloeh Prof Dr H Ahmad Rofiq MA

Guru Besar UIN Walisongo

PILKADA serentak 2020 di tengah belum berakhirnya pandemi Covid-19, rencananya dilaksanakan 9 Desember 2020. Pilkada yang diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, tampaknya akan berlangsung seru dan lucu. Seru, karena akan banyak calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

Dian Cahyani, Direktur Eksekutif Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo) mengatakan, “ada sekitar 31 daerah yang berpotensi terjadi calon tunggal” di seluruh Indonesia. Data calon tunggal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Veri Junaidi, Ketua Kode Inisiatif, menyebutkan, 2015 ada 3 calon, 2017 naik 9 calon, 2018 naik 16 calon. Jika pilkada 2020 nanti prediksi 31 calon tunggal menjadi kenyataan, ini pertanda ada yang salah dalam pelaksanaan demokrasi di negeri ini.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem memprediksi ada 26 kabupaten dan 5 kota yang berpotensi besar calon tunggal. Batas akhir penetapan calon adalah 23 September 2020. “Lima kota tersebut adalah Semarang, Surakarta, Pematangsiantar, Balikpapan, dan Gunung Sitoli” (m.midcom.id, 4/8/2020). Di antara kabupaten yang berpotensi calon tunggal di Jawa Tengah adalah Kebumen, Sragen, Grobogan, Wonosobo, Semarang, Boyolali, dan Klaten.

Selain itu, persaingan pasti berlangsung ketat. Jika pasangan calon kalah dari sesama pasangan calon, tentu ini sudah dipersiapkan. Apalagi sebelumnya sudah dikondisikan masing-masing “ikrar” siap menang siap kalah. Akan tetapi jika calon tunggal, kemudian kalah lawan kotak kosong, tentu rasanya akan berbeda.

“Sakitnya tuh di sini”. Belum lagi ongkos politik yang makin tahun makin mahal.

“Mahar” untuk mendapatkan “tiket” guna maju sebagai calon, konon “tarifnya” makin mahal, meskipun tidak mudah dibuktikan, kecuali atas cerita para calon. Dan calon yang jadi, pasti tidak mau cerita. Walhasil, calon yang cerita berarti “oknum” atau “mantan bakal calon” yang tidak bisa nembus untuk mendapatkan tiketnya. Kabar burung – yang mudah-mudahan hoaks, daerah yang PAD-nya rendah saja “mahar” itu bisa sampai Rp 20 miliar. Itu baru ongkos untuk nebus “mahar” untuk bisa mendaftar ke KPU, belum biaya-biaya lain seperti “serangan-serangan” – jika masih ada – fajar, dluha, dan serangan TPS.

Teman saya, Kang Sakiman sempat bertanya, “apakah mahar dan serangan-serangan fajar, dluha, dan TPS itu tidak sama dengan nyogok atau risywah dalam bahasa agama”? Tidak mudah menjawabnya. Saya bilang: “Pertanyaan Kang Sakiman, hari gini ini, jadi lucu juga. Karena ongkos politik itu memang mahal atau bahkan sangat mahal. Maka jika kemudian banyak “oknum” kepala daerah kena OTT KPK, boleh jadi karena “oknum” tersebut memanfaatkan jabatannya sebagai “pundi-pundi” untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya dan itu sangat mahal, setidaknya impas atau BEP alias break event point. Dalam bahasa kampung saya, minimal balik modal.

Calon Tunggal Ditetapkan Tanpa Pilkada?

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved