Alokasi Dana Jumbo Bisa Dihabiskan Hanya untuk Menggelar Rapid Test Pelajar SMA di Jateng

Penggunaan dana BOS di pandemi Covid-19 semkain fleksibel, bahkan Kemendikbud izinkan dana itu untuk rapid test.

Penulis: budi susanto | Editor: sujarwo
Istimewa
Sejumlah warga yang ke RPH dan BPH menjalani rapid test 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penggunaan dana BOS di tengah pandemi Covid-19 semkain fleksibel.

Bahkan Kemendikbud mengizinkan pemanfaatan dana BOS untuk menggelar rapid test untuk pelajar.

Hal itu sebagai tindak lanjut pembukaan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning.

Hingga kini hanya beberapa provinsi di Indonesia yang sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka.

Sementara di Provinsi Jateng, Pemprov masih menimbang dan mewacanakan pembukaan pembelajaran tatap muka tersebut.

Jika rapid test untuk pelajar itu diterapkan, tentunya akan menyerap alokasi anggaran jumbo yang bersumber dari dana BOS.

Menurut Plt Kepala Disdikbud Provinsi Jateng, secara resmi di wilayah Jateng belum ada pembukaan pembelajaran secara langsung.

"Kami masih mendatanya, kalau secara resmi belum ada yang menggelar pembelajaran tatap muka," jelasnya kepada Tribunjateng.com, Senin (24/8/2020).

Diketahui di Jateng terdapat 208 ribu lebih pelajar tingkat SMA, total tersebut belum ditambah dengan pelajar SD dan SMP.

Dengan biaya rapid test Covid-19 yang mencapai Rp 150 ribu, tak khayal dana mencapai Rp 31 miliar lebih harus dikeluarkan hanya untuk sekali rapid test untuk pelajar tingkat SMA di Jateng.

Dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang, Dr Elang Sumambar, biaya rapid test mencapai Rp 150 ribu.

"Rapid test juga berlaku hanya tiga hari, rapid juga tidak bisa menjadi patokan seseorang terpapar Covid-19," ucapnya.

Ia menuturkan, rapid test merupakan screening untuk mendekteksi penurunan imunitas yang menjadi tanda awal terjangkit Covid-19.

"Jadi setelah tiga hari harus dilakukan rapid kembali, berbeda dengan swap test yang harus dibawa ke laboraturium untuk mendekteksi penularan Covid-19," terangnya.

Terpisah Tukiman Taruno Pakar Pendidikan dari Unika Soegijapranata Semarang, menambahkan, apapun kebijkan yang diambil pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan kepentingan pelajar.

"Dana BOS bisa digunakan untuk apapun dengan tujuan merdeka belajar di masa pandemi seperti sekarang. Namun harus diingat, kesehatan dan kepentingan pelajar menjadi hal utama. Jadi meski harus mengeluarkan anggaran besar namun jika untuk tujuan kepantingan pelajar tentunya tidak masalah," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved