Breaking News:

Ombudsman RI akan Gelar Koordinasi Bersama Disdikbud Jateng Mengenai Kasus Penahanan Ijazah

Ombudsman RI akan gelar koordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jateng mengenai kasus penahanan ijazah .

Shutterstock
Ilustrasi ijazah 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ombudsman RI akan gelar koordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jateng mengenai kasus penahanan ijazah yang terjadi di Kota Pekalongan.

Dikatakan Siti Farida Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, hak siswa menjadi patokan dalam pelaksana pendidikan.

"Kami pernah menangani kasus serupa, untuk penyelesaiannya kami lakukan berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah jika kasus tersebut di tingkat SD dan SMP. Namun jika terjadi di tingkat SMA kami akan berkoordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jateng," katanya kepada Tribunjateng.com melalui sambungan telpon, Selasa (26/8/2020).

Siti menjelaskan, akan memdalami permasalahan tersebut, dan akan segera menyampaikan ke dinas terkait.

"Intinya sekolah tak bisa menahan ijazah siswa, karena permasalahan tersebut bukan tanggung jawab siswanya namun oramg tua murid dan pihak sekolah," ujarnya.

Terkait pungutan, Siti juga menegaskan akan segera mengklarifikasi hal tersebut ke pihak sekolah.

"Kami akan periksa laporannya, jika terbukti, maka pihak sekolah harus mengembalikan apa yang sudah dipungut meski nomonilnya kecil," imbuhnya.

Ditambahkannya, sumbangan atau pungutan wajib disetujui orang tua dan sifatnya tidak memaksa.

"Jika wali murid tidak setuju harusnya tidak bisa dilakukan. Misalnya waliurid sudah menyetujui dan ada kekerungan pembayaran dalam perjanjian, juga tidak jadi alasan sekolah menahan ijazah," tambahnya. (*)

Penulis: budi susanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved