Breaking News:

Kuota Internet Gratis untuk Pelajar

Jangan Sampai Hak Pelajar Kelas Bawah Terkebiri

Manfaat kuota internet untuk pelajar dikhawatirkan tak dirasakan dari kalangan ekonomi bawah. Pasalnya, smartphone saja mereka tak punya.

TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Anak-anak sedang asyik belajar online di fasilitas wifi gratis yang ada di Kampung Kebonan RT 4 RW, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Senin (10/8/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program subsidi kuota internet tak hanya menyasar ke pelajar serta guru, namun juga untuk penjabat pemerintahan.

Hal itu tertuang dalam Kepmenkeu Nomor 394/KMK.02/2020 tentang biaya paket data dan komunikasi.
Pada putusan pertama Kepmenkeu, pejabat setingkat eselon I dan II akan mendapatkan Rp 400 ribu untuk biaya paket data.

Sedangkan pejabat setinfkat eselon III ke bawah mendapatkan Rp 200 ribu untuk paket data dan komunikasi.
Digelontorkannya kuota internet senilai triliuan rupiah untuk dunia pendidikan dan pejabat eselon I hingga III ke bawah di tengah pandemi, dianggap kurang tepat.

Pasalnya adanya bantuan tersebut akan menciptakan sekat di masyarakat, serta mengkebiri hak pelajar tingkat bawah, yang notabene tak memiliki sarana untuk PJJ.

Menurut Cahyo Seftyono, Pengamat Politik dan Inovasi Unnes Semarang, permasalan paling krusial bukan kuota internet, namun pemerataan infrastruktur.

"Jika semua diberikan kuota, akan ada pelajar yang haknya terkebiri, terutama pelajar yang tidak mempunyai sarana memadai," jelasnya.

Diterangkannya, adanya program kuota gratis menunjukan pemerintah gagal mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan.

"Hal itu menciptakan lost generation, karena sebagian pelajar dari kalangan bawah tertinggal dengan pelajar yang mampu," paparnya.

Ia menjelaskan, seharusnya pemerintah lebih rasional dalam mencetuskan kebijakan, serta memprioritaskan pemenuhan hak mendapat ilmu pelajar.

"Beberapa pakar juga sudah menyarankan, lebih baik menghidupkan aset yang ada. Misalnya dengan radio untuk menyampaikan ilmu ke pelajar tingkat SD dan SMP, karena radio bisa menembus daerah daerah pelosok," katanya.

Selain radio, Cahyo juga menuturkan, kantor kelurahan atau desa bisa dijadikan ruang pembelajaran bagi pelajar dengan fasilitas yang ada.

"Untuk itu visi memenuhi hak pelajar mendapatkan ilmu harus disatukan, karena hingga kini masih ada ego sektoral antarinstansi pemerintah, yang membuat visi tersebut tak terlaksana," imbuhnya.

Ditambahkan Cahyo, pemberian kuota internet untuk pejabat menjadi tanda pemerintah tidak punya skala prioritas.

"Harusnya skala prioritas untuk masyarakat dan pelajar, namun faktanya ada peruntukan untuk pejabat," tambahnya. (budi susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: moh anhar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved