Breaking News:

Kuota Gratis, Pengamat Politik dari Unnes Cahyo Seftyono: Hak Pelajar Tingkat Bawah Terkebiri

Program subsidi kuota internet tak hanya menyasar ke pelajar serta guru, namun juga untuk penjabat pemerintahan.

Istimewa
Cahyo Seftyono, Pengamat Politik dan Inovasi Unnes Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program subsidi kuota internet tak hanya menyasar ke pelajar serta guru, namun juga untuk penjabat pemerintahan.

Hal itu tertuang dalam Kepmenkeu Nomor 394/KMK.02/2020 tentang biaya paket data dan komunikasi.

Pada putusan pertama Kepmenkeu, pejabat setingkat eselon I dan II akan mendapatkan Rp 400 ribu untuk biaya paket data.

Sedangkan pejabat setingkat eselon III ke bawah mendapatkan Rp 200 ribu untuk paket data dan komunikasi.

Digelontorkannya kuota internet senilai triliuan rupiah untuk dunia pendidikan dan pejabat eselon I hingga III ke bawah di tengah pandemi, dianggap kurang tepat.

Pasalnya adanya bantuan tersebut akan menciptakan sekat di masyarakat, serta mengkebiri hak pelajar tingkat bawah, yang notabene tak memiliki sarana untuk PJJ.

Menurut Cahyo Seftyono, Pengamat Politik dan Inovasi Unnes Semarang, permasalan paling krusial bukan kuota internet namun pemerataan infrastruktur.

"Jika semua diberikan kuota, akan ada pelajar yang haknya terkebiri, terutama pelajar yang tidak mempunyai sarana memadahi," jelasnya, Rabu (2/9/2020).

Diterangkannya, adanya program kuota gratis menunjukan pemerintah gagal mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan.

"Hal itu menciptakan lost generation, karena sebagian pelajar dari kalangan bawah tertinggal dengan pelajar yang mampu," paparnya.

Halaman
12
Penulis: budi susanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved