Breaking News:

Program Bantuan Kuota Internet Pelajar

Sabrina Merasa Kebutuhan Paket Data Lebih Besar daripada Kapasitas Bantuan Pemerintah

Kebijakan pemberian bantuan kuota internet pelajar dinilai tidak sepenuhnya menuntaskan permasalahan dalam pelaksanaan PJJ.

Tribun Jateng/Fajar Bahruddin Achmad
Orangtua dan pelajaran sedang mengakses internet gratis Rumah Aspirasi Zaenal Nurohman, di Kelurahan Sumurpanggang, Kota Tegal, Kamis (27/8/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Guna menunjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Kemendikbud menggelontorkan Rp 7,2 triliun.

Alokasi dana jumbo itu digunakan untuk pemberian kuota internet bagi peserta didik.
Tak hanya pelajar SD hingga SMA yang akan memperoleh kuota gratis, dalam program itu guru dan mahasiswa pun akan mendapatkan jatah.

Data dari Kemendikbud, pelajar akan mendapat kuota internet 35 GB, sedangkan guru 42 GB, dan mahasiswa 50 GB selama 4 bulan dari September hingga Desember. Hal itu diperkuat lewat Kepmenkeu Nomor 394/KMK.02/2020 tentang biaya paket data dan komunikasi.

Untuk mendapatkan paket kuota, satuan pendidikan harus mendaftarkan nomor telepon ke data pokok pendidikan (Dapodik) hingga 11 September mendatang.

Sabrina Mutiara, mahasiswi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang, menanggapi kebijakan pemberian bantuan kuota internet tersebut.

Ia menyatakan, kebijakan tidak sepenuhnya menuntaskan permasalahan dalam pelaksanaan PJJ.
"Karena tidak semua pelajar mempunyai sarana untuk mendukung pelaksanaan PJJ," paparnya, Rabu (2/9).
Dilanjutkannya, pemberian kuota internet gratis hanya menuntaskan satu dari banyak masalah pendidikan di tengah pandemi.

"Pun kalau diberi kuota 50 GB untuk 4 bulan bakal kurang juga, karena jika dipakai untuk tatap muka lewat aplikasi Zoom dan sejenisnya setiap hari, kuota tersebut tidak akan cukup," jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 8 Semarang, Harti menuturkan, semua nomor telepon siswa dan guru sudah didaftarkan ke Dapodik.

"Program ini sangat ditunggu-tunggu di tengah pelaksanaan PJJ, di tempat kami ada 1.310 siswa dan semua sudah terdaftar, tinggal menunggu turunnya bantuan tersebut," jelasnya.

Adapun menurut Asosiasi Kepala SMA Swasta Kota Semarang, dalam pelaksanaan program bantuan kuota internet, satuan pendidikan harus memperhatikan validasi data. Validasi ditekankan agar bantuan berupa kuota internet benar-benar tepat sasaran ke pihak yang sudah didaftarkan.

Pasalnya, bantuan langsung diberikan lewat nomor telepon yang didaftarkan ke Dapodik.
Menurut Untung, Ketua Asosiasi Kepala SMA Swasta Kota Semarang, validasi menjadi dasar sebelum bantuan dikucurkan.

"Data dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus valid agar penyaluran bantuan tepat sasaran," paparnya.

Dilanjutkannya, dalam pelaksanaan PJJ kontak guru sudah terhubung dengan siswa dan wali murid.
"Nomor tersebut bisa jadi acuan dalam pendaftaran bantuan kuota ke Dapodik," ucapnya.

Meski demikian, dikatakannya, harus ada pendataan ulang guna memastikan nomor telpon yang didaftarkan benar-benar nomor milik wali murid ataupun pelajar yang bersangkutan.

"Jika ada yang berganti nomor harus segera dilaporkan sebelum bantuan turun, supaya data segera diubah," katanya.

Untung juga mengimbau supaya pelajar dan wali murid tidak mengganti nomor telepon.
"Kami sudah berkoordinasi dengan wali murid dan pelajar, kami minta agar mereka tidak mengganti nomor, terutama nomor yang sudah didaftarkan ke Dapodik," paparnya. (budI susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: moh anhar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved