Breaking News:

Komjak Sebut Ada Mafia Hukum dalam Skandal Kasus Djoko Tjandra

Dugaan adanya mafia hukum itu mencuat karena skandal kasus Djoko Tjandra melibatkan aparat Kepolisian, Kejaksaan, pengusaha, dan juga politisi.

Editor: Vito
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia menuju Bareskrim Polri setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020). 

TRIBUNJATEG.COM, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) menduga ada mafia hukum di balik skandal kasus Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dugaan itu mencuat, karena kasus itu melibatkan aparat Kepolisian, Kejaksaan, pengusaha, dan juga politisi.

"Kami lihat perkembangannya dalam kasus ini ya, di situ ada oknum jaksa kemudian juga ada oknum Kepolisian, kemudian ada oknum pengusaha, kemudian ada oknum politisi. Ini kan sudah menunjukkan bahwa di sini ada dugaan kuat keterlibatan mafia," ucap Ketua Komjak, Barita Simanjuntak.

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," imbuhnya.

Alasan ini, membuat Komjak menginginkan agar penanganan perkara dugaan suap pengurusan fatwa yang diterima jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dollar AS atau Rp 7 miliar diambil alih oleh KPK, mengingat adanya dugaan melibatkan mafia hukum.

"Jadi dukungan kepada keterlibatan KPK itu karena sudah kami lihat perkembangannya dalam kasus ini," paparnya.

Komjak pun berharap masyarakat sipil dapat terus mengawasi penanganan perkara skandal Djoko Tjandra yang juga melibatkan dua instititusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Polri.

Terlebih, Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait dengan surat jalan dan dihapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Penanganan kasus tersebut dinilai mempertaruhkan potret institusi penegakan hukum, baik Kejaksaan maupun Polri. Sehingga, KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat diyakini mampu menangani perkara tersebut.

"Makanya kami meminta supaya terlibat institusi yang dianggap masih punya kredibilitas, dengan kontrol masyarakat seperti ICW dan MAKI ini diharapkan bisa mengawal, agar proses hukum itu bisa menyentuh sampai kepada oknum oknum mafia. Sindikat ini tidak main-main," tukasnya.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menuturkan, gelar perkara perlu dilakukan KPK untuk menemukan adanya kejanggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU KPK, karena kasus yang melibatkan usur anggota jaksa dan Polri itu telah menyedot perhatian publik.

"Tidak ada pilihan lain, kecuali KPK take over kasus tersebut. Kasus ini sudah menarik perhatian publik, itu yang harus dipegang oleh KPK," tegasnya.

Kurnia menyesalkan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai tidak ingin mengambil alih penanganan perkara dugaan suap skandal Djoko Tjandra. Pengambil alihan perkara, menurut dia, perlu dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan.

"Jadi jangan juga salah satu pimpinan KPK terkesan sangat lembek, sangat-sangat tidak punya jiwa kepemimpinan ketika menyebutkan bahwa biarkan kejaksaan yang menyelesaikan," tandasnya. (tribun network/igm/ham)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved