Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

DPRD Kab Pekalongan Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Tentang Raperda Perubahan Perangkat Daerah

Rapat paripurna berlangsung dengan protokol kesehatan di ruang paripurna setempat dipimpin oleh, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan.

Editor: abduh imanulhaq

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna mengenai pandangan umum terhadap perubahan Perda No 4 Tahun 2026 tentang perubahan susunan organisasi dan tata cara kerja perangkat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat paripurna ini digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (4/9/2020).

Rapat paripurna berlangsung dengan protokol kesehatan di ruang paripurna setempat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, dihadiri Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti bersama Forkompinda, unsur pimpinan, anggota DPRD, dan kepala OPD.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Mirza Kholik mengatakan, dalam pandangan umum mengenai Raperda tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah dapat dikatakan efektif apabila kewenangannya dapat meningkatkan produktivitas kinerja. Akan tetapi, kalau penataan kelembagaan perangkat daerah ini dimaknai sebagai penambahan dan perluasan lembaga, maka penataan kelembagaan ini akan menjadi tempat penampungan bagi aparat yang belum mendapatkan tempat.

"Oleh karena itu, Fraksi Persatuan Pembangunan ingin mengarahkan dan menekankan agar penataan kelembagaan perangkat daerah yang mendasari adanya perubahan dalam Perda ini diorientasikan pada peningkatan pelayanan, kualitas, profesionalisme, dan integritas moral aparatnya," kata Mirza Kholik saat dihubungi Tribunjateng.com, Senin (7/9/2020).

Dalam rangka pengembangan, potensi daerah serta peningkatan pelayanan dengan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang mampu mengakomodir segala urusan kepentingan masyarakat.

Maka Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan pendapat di antaranya, dengan adanya perubahan dan penyesuaian susunan perangkat daerah mampu mengurangi beban biaya operasional sehingga bisa lebih efesien dari sisi anggaran, akan tetapi tidak mengurangi efektivitas kinerja dan hasilnya.

"Kami mengharapkan, dalam penempatan personil aparatnya agar sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dengan mengesampingkan faktor like and dislike personality."

"Akan tetapi dengan mempertimbangkan asas the right man on the right place," imbuhnya.

Selain itu juga, pihaknya berharap dengan adanya peningkatan tipe masing-masing OPD yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variable beban kerja, mampu mendorong masing-masing OPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

"Perlu dibarengi dengan peningkatan nilai key performance indicator sehingga banyaknya beban kerja yang ada bukan dipandang sebagai hambatan namun sebagai tantangan yang harus dihadapi," tambahnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved