TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Polres Semarang masih menunggu laporan resmi mengenai munculnya dugaan jual beli jabatan dalam Seleksi Perangkat Desa 2020 di Kabupaten Semarang.

Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan sejauh ini pihaknya masih melakukan pengamatan terhadap proses seleksi perangkat desa.

"Apabila memang ada indikasi kecurangan kami akan lakukan penyelidikan lebih lanjut.

Namun hingga saat ini belum ada laporan ke kami terkait jual beli jabatan.

Jadi kami masih menunggu dan siap memproses pihak-pihak terkait sesuai hukum," terangnya saat dihubungi Tribunjateng.com, Selasa (8/9/2020).

• Wajah Pemabuk Pukuli Mbah Hasyim Semarang, Sudah 4 Kali Keluar Masuk Penjara

• Ini Peran 5 Oknum TNI AL Tersangka Ciracas, 2 dari TNI AU Bebas, KSAD Ganti Rugi Rp 594 Juta

• Daeng Koro, Pecatan Kopassus Keluar Penjara Gabung Kelompok Teroris Jadi Panglima Laskar Jihad

• Kisah Bayi Dibuang di Depan Warung di Kudus Berakhir Bahagia, Kini Diadopsi Perawat Puskesmas

Menurut AKP Onkoseno, terkait ancaman hukuman yang dapat menjerat para pihak dalam praktik jual beli jabatan belum dapat dipastikan karena melihat modus operandi setiap kasus.

Ia menambahkan, meskipun begitu sesuai isu yang muncul atas adanya praktik jual beli jabatan dapat dijerat menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi.

"Terkait pasal kami belum bisa memastikan karena harus melihat modusnya dulu.

Sehingga pasal yang diterapkan dapat bermacam-macam," katanya

Pihaknya menghimbau agar tidak ada yang tergiur dengan tawaran-tawaran dari para pihak mengaku dapat meloloskan seleksi.