Breaking News:

Berita Demak

LSKP Jateng Ajukan Uji Materi ke MA Soal Perda Demak Pengangkatan dan Permberhentian Perangkat Desa

Direktur LSKP Jateng Muhammad Rifai mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan uji materi Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 perubahan Perda Demak Nomor 1 Ta

IST
LSKP Jateng mendaftarkan uji Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 perubahan Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di MA. 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Direktur LSKP Jateng Muhammad Rifai mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan uji materi Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 perubahan Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, langkah itu ditempuh karena perda tersebut dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ini sebagai salah satu bentuk dari advokasi regulasi, juga sebagai wahana pendidikan hukum dan aturan bagi warga Demak," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu, (9/9/2020).

Wajah Pemabuk Pukuli Mbah Hasyim Semarang, Sudah 4 Kali Keluar Masuk Penjara

Ternyata Ini Alasan Dohan Hajar Mbah Hasyim hingga Berlumurah Darah di Jalan Pemuda Semarang

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Seorang Mahasiswa Kecelakaan di Mijen Semarang Meninggal di RS 

Kronologi Kecelakaan Maut di Tol Boyolali: Sedan Hindari Tronton Kena Hiace Terguling Lalu Terbakar

Dia menerangkan, dalam Pasal 9 Ayat 1 item i terkait persyaratan calon peserta perangkat desa yang berbunyi," pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami/anak/menantu/orangtua/saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau tim seleksi bermaterai cukup" itu bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tak hanya pasal itu saja.

Menurutnya masih ada beberapa aturan dalam perda yang bertentangan dengan aturan dalam undang-undang.

"Kalau buat regulasi harus benar-benar menegakan aturan, bukan regulasi sekadar regulasi.

Karena itu kami siao melawab Bupati Denak terkait Perda Nomor 8 Tahun 2020," tandasnya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan pihak Pemkab Demak.

Namun dalam audiensi tersebut tidak ada titik temu.

Sehingga, pihaknya LSKP Jateng menguji perda tersebut ke MA. (yun)

Ini Cara Belajar Tatap Muka di SMA Pius Tegal, Satu-satunya Sekolah Swasta yang Diizinkan Pemprov

Masih Ingat Penampar Perawat di Semarang saat Diminta Pakai Masker? Kuasa Hukumnya Minta Dibebaskan

Hukuman untuk Warga Tegal yang Langgar Protokol Kesehatan, dari Membersihkan Fasum hingga Denda Uang

KPU Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Pilwakot Semarang 2020, Ini Jumlahnya

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved