Breaking News:

Tanpa Mengurangi Manfaat, Pemerintah Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK memberikan respon terkait penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan.

Istimewa
Kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Rabu, (9/9/2020). 

 TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - BPJAMSOSTEK langsung memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada Senin, (31/8/2020) lalu. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona.

Dalam kesempatan itu Menaker, Ida Fauziah, juga menegaskan bahwa PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19.

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan,” ujarnya dalam siaran pers tertulis yang diterima Tribun Jateng, Kamis, (10/9/2020).

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja atau buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja atau buruh,” imbuhnya.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengungkapkan PP Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 telah ditandatangani Presiden RI.

"PP No 49 tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam bulan (periode iuran bulan Agustus 2020 sd Januari 2021), kelonggaran batas waktu pembayaran, keringanan iuran JKK dan JKM sebesar 99 persen atau cukup bayar 1 persen, penundaan pembayaran sebagian Iuran JP hingga 99 persen yang kemudian dapat dibayar bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda menjadi 0.5 persen,” terang Agus.

Kebijakan ini, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Tujuan kebijakan ini, antara lain mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

"Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial. Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan," paparnya.

Ia menambahkan momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dengan hanya Rp 34 ribu sudah dapat perlindungan sampai enam bulan ke depan.

Agus menegaskan, BPJAMSOSTEK menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lanjutnya, kebijakan penyesuaian iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja atau buruh.

Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Tengah dan DIY, Suwilwan Rachmat pada kesempatan terpisah mengajak kepada seluruh pemberi kerja dan pengusaha di Jawa Tegah dan DIY untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan program relaksasi iuran ini guna keberlangsungan usaha di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjamin perlindungan para pekerja atau buruh terhadap resiko sosial ekonomi yang dapat terjadi.

Adapun Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda, Teguh Wiyono menuturkan kebijakan relaksasi iuran ini adalah salah satu manfaat tambahan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

"Bagi pemberi kerja yang belum menyelesaikan kewajibannya sampai dengan bulan Juli 2020 untuk segera menyelesaikan kewajibanya agar mendapatkan relaksasi iuran. Sementara bagi yang belum terdaftar sebagai peserta dihimbau untuk segera mendaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK,” ujar Teguh. (*)

Penulis: Ruth Novita Lusiani
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved