Breaking News:

Berita Video

Video Rapat Paripurna DPRD Pekalongan Mengenai Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan, menggelar rapat paripurna mengenai jawaban bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi-fr

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Berikut ini video rapat paripurna DPRD Pekalongan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan, menggelar rapat paripurna mengenai jawaban bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pekalongan nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pekalongan.

Rapat paripurna ini, berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan menerapkan protokol kesehatan, Kamis (10/9/2020).

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dalam sambutannya mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran, dan masukkan fraksi-fraksi atas pandangan umum yang diberikan.

"Kami akan menindaklanjuti sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan dan pembahasan selanjutnya," kata Bupati Asip.

Asip mengungkapkan, terkait pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar tentang pengaturan atas RSUD dan Inspektorat dalam Raperda nomor 4 tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 44 peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah disebutkan, bahwa direktur RSUD baik kota atau kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,serta kepegawaian bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan.

"Raperda ini difokuskan pada status kelembagaan, yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus."

"Sedangkan pengaturan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian akan diatur dalam peraturan bupati," ungkapnya.

Lalu, untuk penguatan kelembagaan Inspektorat berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 120/14240/SJ tanggal 27 Desember 2019 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, kelembagaan Inspektorat dilakukan melalui usulan perubahan tipe, yaitu dari tipe B menjadi A dengan penambahan struktur yaitu dari 2 sub bagian menjadi 3 sub bagian, dan dari 3 Inpektur pembantu menjadi 4 Inpektur pembantu.

"Inpektur pembantu yang secara khusus menangani pengaduan masyarakat dan audit investigatif."

"Selain itu, ada penambahan fungsi untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi," imbuhnya. (Dro)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE : 

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved