Breaking News:

Berita Pati

DPRD Pati Ajukan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

DPRD Pati mengusulkan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune

TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Juru Bicara Komisi D DPRD Pati, Noto Subiyanto, menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Senin (14/9/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - DPRD Pati mengusulkan penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Penjelasan mengenai usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Komisi D DPRD Pati, Noto Subiyanto, dalam forum rapat paripurna, Senin (14/9/2020).

Ia menyampaikan, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Menurutnya, salah satu masalah pokok dalam kesehatan adalah AIDS yang merupakan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV.

"Infeksi HIV inilah yang menyebabkan tubuh kehilangan kekebalannya sehingga berbagai penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh.

Akibatnya penyakit-penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi berbahaya bagi tubuh," papar dia.

Noto menjelaskan, perkembangan AIDS di Kabupaten Pati sangat mengkhawatirkan karena banyaknya temuan kasus mulai 1996 sampai 2017.

Sepanjang periode waktu tersebut, sebanyak 1168 orang terjangkit HIV/AIDS dan 159 di antaranya meninggal dunia karenanya.

"Jumlah kasus HIV AIDS pada 2017 di Kabupaten Pati mencapai 101 orang sehingga Kabupaten Pati termasuk zona merah urutan 10 besar di provinsi Jawa Tengah.

Masalah ini sangat mengkhawatirkan karena sampai sekarang belum ada regulasi di tingkat pemerintah daerah," ungkap dia.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, lanjut Noto, DPRD Kabupaten Pati memandang perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang secara khusus mengatur hal ini.

Adapun materi Raperda tersebut meliputi tanggung jawab pemerintah daerah, teknis pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, peran serta masyarakat, serta pendanaan. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved