Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Upayakan Gaji Guru Honorer Minimal Sesuai UMK

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Permasalahan kesejahteraan guru honorer sempat disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Jateng, Muhdi, ke Mendikbud Nadiem Makarim, beberapa waktu lalu.

Secara virtual Muhdi menuturkan nasib guru honorer perlu diperhatikan dan tingkatan.

Terutama guru honorer yang ada di daerah.

Pasalnya masih banyak pengajar honorer yang digaji di bawah Rp 1 juta.

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, 1 Keluarga Tewas Kecelakaan Avanza Vs Motor, Sopir Hilang Kendali

• Satu per Satu Sopir-sopir Mobil Mewah di AS Ditembak Mati, Polisi Masih Menyelidiki Misteri Ini

• Update Virus Corona Kota Semarang Senin 14 September 2020, Kelurahan Krobokan Tebanyak

• Viral Satu Keluarga di Medan Bawa Parang Datangi Rumah Orang Tak Terima Anaknya Ditegur

Bahkan Muhdi menyinggung, banyaknya guru honorer yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Kemungkinan besar mereka juga tak dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU), meski gaji mereka jauh di bawah Rp 5 juta.

Hal ini harus dicarikan solusinya," papar Muhdi beberapa waktu lalu.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng, Senin (14/9/2020), juga bersuara.

Menurutnya, kunci dari permasalahan kesejahteraan guru honorer ada di regulasi.

"Sebenarnya kunci permasalahan itu ada di Peraturan Pemerintah (PP).

Karena regulasi mengenai guru honorer serta komtrak di setiap daerah berbeda," katanya.

Dilanjutkannya, guna menyelaraskan hal tersebut, Pemprov tengah mengupayakan kesetaraan gaji untuk guru honorer.

"Saya sedang mengupayakan hal tersebut, minimal gaji guru honorer UMK-lah.

Dan kesetaraan itu sebagai langkah awal untuk kesejahteraan guru honorer," tambah Ganjar.

Fakta di lapangan menunjukan, guru honorer dengan tugas memberikan pendidikan bagi pelajar memang masih jauh dari kata sejahtera.

Bahkan menyoal gaji, masih banyak pahlawan pendidikan honorer hanya mendapatkan Rp 600 ribu setiap bulan.

Paulus Tri satu di antara pengajar honorer asal Kota Semarang misalnya, yang mendapatkan gaji Rp 600 ribu untuk jasa mengajarnya setiap bulan.

"Bayaran saya per jam Rp 25 ribu, ya kalau di kalikan 24, paling dapat Rp 600 ribu setiap bulannya," katanya kepada Tribunjateng.com, Senin (14/9/2020).

Dengan gaji Rp 600 ribu, Paulus merasa masih beruntung.

Pasalnya masih banyak GTT yang hanya mendapat jatah mengajar 12 jam setiap bulan.

"Masih banyak kalau itu, saya juga pernah merasakan.

Kalau dihitung gaji hanya Rp 300 ribu. K

alau dibilang cukup untuk mencukupi hidup pastinya tidak," paparnya.

Ia menerangkan bertahun-tahun nasib guru honorer tidak berubah.

Meski demikian, ia tetap menjalankan profesinya untuk mencerdaskan bangsa.

"Mau mengeluh juga sudah sering namun sama saja tidak ada perubahan.

Yang kami bisa lakukan ya menjalankan amanat untuk memberikan ilmu ke pelajar meski pendapatan sangat minim," ucapnya.

Di Jateng, jumlah GTT dan PTT tahun ini mengalami penurunan.

Data dari Disdikbud Provinsi Jateng mencatat, tahun lalu GTT dan PTT mencapai 22.737 orang sedangkan tahun ini turun menjadi 22.561 orang.

Atik, Pengurus Persatuan Guru Honorer K2 Pemalang, menjelaskan catatan buruk nasib guru honorer, bisa membuat minat sarjana menjadi pengajar turun.

"Gaji guru honorer non K2 di daerah bahkan ada yang Rp 200 ribu.

Beberapa waktu lalu kami juga mendatangi Pemda untuk menyuarakan nasib kami.

Kalau nasib kami seperti ini terus, pastinya bisa menyebabkan turunnya minat menjadi pengajar turun," imbuhnya.

Ia menambahkan, di Pemalang ada sekitar 442 guru honorer K2 sedangkan untuk guru honorer non K2 ada ribuan.

"Untuk guru honorer yang sudah lolos ujian PPPK ada 385.

Namun sama saja belum ada kejelasan nasib meski sudah dinyatalan lolos ujian.

Karena NIP saja tidak kunjung keluar, padahal ujian Februari lalu," tambahnya. (bud)

• Partai Koalisi Gerak Cepat Tunjuk Pendamping Estianah di Pilbup Demak 2020, Ali Makhsun: Saya Siap

• Catat, 2 Titik di Kawasan Tugu Muda Semarang akan Ditutup Hari Ini Mulai 23.00

• Pemkot Kembali Terapkan WFH bagi ASN, Melanggar Dapat Sanksi Pemotongan TPP

• UPDATE Virus Corona Karanganyar Senin 14 September 2020, Ada Tambahan 10 Kasus