Breaking News:

Pendidikan

Guru Honorer Masih Tuntut Perbaikan Kesejahteraan

sejumlah pengajar GTT atau honorer pesimistis kesejahteraan mereka bisa meningkat, meski pemerintah menambah suntikan alokasi dana pendidikan.

TRIBUN JABAR
ilustrasi guru honorer mengajar 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggaran pendidik tahun depan akan ditambah menjadi Rp 549,5 trilun, alokasi dana tersebut tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Dari data RAPBN yang disusun Tim Kemenkeu Agustus lalu, total alokasi itu meningkat dibanding outlook dana pendidikan tahun ini yang mencapai Rp 547,8 trilun.

Sebagian dana tersebut akan disalurkan untuk kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sektor pendidikan tahun depan, dengan sasaran 274 ribu orang.

Jumlah yang dibidik pemerintah dalam RAPBN tahun depan, sama dengan total sasaran GTT dan PTT pada tahun ini.

Mengacu pada data RAPBN, sejumlah pengajar GTT atau honorer pesimistis kesejahteraan mereka bisa meningkat, meski pemerintah menambah suntikan alokasi dana pendidikan.

Paulus Tri, satu di antara pengajar honorer asal Kota Semarang misalnya, yang mendapatkan gaji Rp 600 ribu untuk jasa mengajarnya setiap bulan. "Bayaran saya perjam Rp 25 ribu, ya kalau dikalikan 24, paling dapat Rp 600 ribu setiap bulannya," katanya, Senin (14/09/2020).

Dilanjutkannya, tiap guru honorer memiliki pendapatan berbeda, tergantung jatah jam mengajar. Semakin rendah jatah jam mengajar, maka pendapatannya pun turut rendah.

Adapun di Jateng, jumlah GTT dan PTT tahun ini mengalami penurunan. Data dari Disdikbud Provinsi Jateng mencatat, tahun lalu GTT dan PTT mencapai 22.737 orang, sedangkan tahun ini turun menjadi 22.561 orang.

Sementara itu, Atik, Pengurus Persatuan Guru Honorer K2 Pemalang, menjelaskan catatan buruk nasib guru honorer, bisa membuat minat sarjana menjadi pengajar turun.

"Gaji guru honorer non K2 di daerah bahkan ada yang Rp 200 ribu. Beberapa waktu lalu kami juga mendatangi Pemda untuk menyuarakan nasib kami. Kalau nasib kami seperti ini terus, pastinya bisa menyebabkan turunnya minat menjadi pengajar turun," imbuhnya.

Ia menambahkan, di Pemalang ada sekitar 442 guru honorer K2, sedangkan untuk guru honorer non K2 ada ribuan. "Untuk guru honorer yang sudah lolos ujian PPPK ada 385, namun sama saja belum ada kejelasan nasib meski sudah dinyatalan lolos ujian. Karena NIP saja tidak kunjung keluar, padahal ujian Ferbruari lalu," tambahnya.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo,mengatakan, kunci dari permasalahan kesejahteraan guru honorer ada di regulasi.

Dilanjutkannya, guna menyelaraskan hal tersebut, Pemprov tengah mengupayakan kesetaraan gaji untuk guru honorer. "Saya sedang mengupayakan hal tersebut, minimal gaji guru honorer UMK lah. Dan kesetaraan itu sebagai langkah awal untuk kesejahteraan guru honorer," tambah Ganjar. (budi susanto)

Penulis: budi susanto
Editor: moh anhar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved