Breaking News:

Saksi Ahli Kasus Kredit Fiktif Sebut Perlu Dicari Tahu Keterlibatan Orang Bank Mandiri Semarang  

Dosen FH Undip Prof DR Pujiono menyatakan pencairan yang menggunakan dokumen palsu tentunya ada o

TRIBUN JATENG/M ZAINAL ARIFIN
Sidang keterangan saksi ahli secara daring kasus kredit fiktif Bank Mandiri Semarang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (15/9/2020). 

 TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum Undip Semarang, Prof DR Pujiono menyatakan pencairan kredit pemilikan rumah (KPR) yang menggunakan dokumen palsu tentunya ada orang yang turut membantu sehingga permohonan KPR bisa dicairkan.

Alasannya, proses permohonan KPR pada bank tidak mudah. Pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian agar pencairan KPR tidak salah sasaran. Sehingga jika permohonan yang diajukan menggunakan dokumen palsu, juga perlu dicari keterlibatan orang dalam bank.

Hal itu disampaikan Prof DR Pujiono sebagai saksi ahli pidana dalam kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri Cabang Semarang dengan terdakwa Donny Iskandar Sugiyo Utomo alias Edward Setiadi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (15/9/2020).

"Kejahatan itu siapa pembuat deliknya. Adanya keterlibatan orang lain, yang paling mungkin adalah pembantuan turut serta. Nah yang perlu dicari tahu, seberapa jauh peranan atau keterlibatan bank atau orang bank dalam pencairan KPR itu," kata Prof Pujiono, secara daring.

Menurutnya, ketatnya peraturan perbankan membuat pegawai bank melakukan pemeriksaan dokumen secara detil. Jika dokumen yang digunakan diketahui palsu sejak awal permohonan, maka secara otomatis akan ditolak.

Hanya, Prof Pujiono melihat dalam kasus KPR Fiktif Bank Mandiri, ada niat jahat dari terdakwa yaitu Edward Setiadi. Sehingga, semua dokumen pengajuan merupakan dokumen palsu yang tidak tercatat di instansi berwenang.

"Kalau saya lihat sejak awal ada rekayasa pemalsuan dokumen dan keterlibatan orang perbankan, bisa jadi turut membantu. Namun dalam perkara ini yang perlu dilihat adalah tidak sekedar meloloskan administrasi namun adanya mainstrea yang dilakukan terdakwa," ucapnya.

Lalu apakah terdakwa yang merupakan pengusaha selaku pemohon kredit bisa dijerat Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi? Ia menjelaskan, berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU Tipikor, disebutkan setiap orang perorangan atau korporasi bisa menjadi subyek hukum perbuatan korupsi.

Dalam pasal tersebut, orang perorangan tidak mengharuskan orang yang statusnya pejabat negara atau ASN saja. Melainkan swasta yang mendapat fasilitas dari negara juga bisa dikenakan dakwaan korupsi.

"Jadi dalam Pasal itu, orang yang mendapatan gaji, upah, honor, fasilitas bahkan bantuan dari negara bisa menjadi subyek tindak pidana korupsi. Kalau swasta yang terima kredit dari bank pemerintah itu memang bukan PNS, tapi dipersamakan dengan PNS," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved