Breaking News:

Munculnya Nama Jaksa Agung di Sidang Jaksa Pinangki Jadi Bukti Keterbukaan MA

Nama Jaksa Agung disebut dalam action plan jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dengan pengurusan fatwa bebas ke MA untuk Djoko Tjandra.

KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA
Jaksa Agung, ST Burhanuddin 

JAKARTA, TRIBUN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono mengakui nama mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali disebut dalam action plan atau proposal jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Proposal tersebut dibuat oleh Pinangki terkait dengan pengurusan fatwa bebas ke MA, dan disodorkan kepada terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Kemudian Hatta disebut mereka itu adalah eks ketua MA Hatta Ali," kata Ali dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, secara virtual, Kamis (24/9).

Selain itu, menurut dia, nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga disebut dalam action plan tersebut. Ali menuturkan, hal itu merupakan bukti bahwa Burhanuddin tidak menghalangi disebutnya nama-nama pejabat yang masuk dalam action plan.

"Nama besar sudah disebutkan dalam surat dakwaan (Jaksa Pinangki-Red). Di sana disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanudin, itu adalah Pak Jaksa Agung saya. Pak Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu," ujarnya.

Namun, Ali menyatakan, action plan tersebut tidak dijalankan Pinangki dan Djoko Tjandra membatalkan kerja sama tersebut. Adapun terkait dengan action plan, dia menambahkan, akan dijelaskan lebih pada perkembangan di pengadilan.

"Tapi dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, sehingga rencana mengajukan fatwa pada Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku tidak mengenal dan tak pernah berkomunikasi dengan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Burhanuddin juga menegaskan, ia tidak pernah memberikan perintah agar jaksa Pinangki Sirna Malasari menangani kasus Djoko Tjandra.

"Apakah saya ada melakukan video call dengan Djoko Tjandra? Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Djoko Tjandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Djoko Tjandra, dan saya tidak pernah memerintahkan Pinangki untuk menangani Djoko Tjandra," terangnya.

Terkait dengan kasus cessie Bank Bali, Burhanuddin menyatakan, tidak ada upaya hukum lain, seperti Peninjauan Kembali (PK), yang bisa dilakukan Djoko Tjandra dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. "Ini pelaksana tinggal dilaksanakan, sudah ada putusan. Enggak ada alasan lagi jaksa untuk melakukan PK," ujarnya.

Namun, Burhanuddin mengaku mengenal tersangka lain, yakni Andi Irfan Jaya. Ia mengaku mengenal Irfan ketika masih ditugaskan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Dia sebagai orang LSM, pernah ketemu saya. Dan sejak itu, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Saya waktu itu sedang melakukan pengumpulan teman-teman LSM untuk kami ajak bicara bagaimana penyelesaian perkara yang ada di Sulsel," tuturnya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Editor: Vito
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved