Breaking News:

OPINI

Menguji Keadilan Hukum Kasus Pentas Dangdut di Tegal

Pentas dangdut yang digelar seorang Wakil Ketua DPRD Kota Tegal saat pandemi Covid-19, Rabu (23/9) lalu, akhirnya berbuntut.

Penulis: -
Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG
Opini Tribun Jateng, Senin 28/09/2020 

Penulis: M. Issamsudin, ASN Pemkot Semarang

PENTAS dangdut yang digelar seorang Wakil Ketua DPRD Kota Tegal saat pandemi Covid-19, Rabu (23/9) lalu, akhirnya berbuntut. Bukan saja banyak yang menyesalkan dan menghujat digelarnya pentas dangdut, yang disebutkan pihak Polri tanpa izin. Polri pun tegas menyebut ada indikasi pelanggaran hukum dan seorang Kapolsek pun dicopot karenanya.
Sebagai pengemban amanah pelindung masyarakat dan penegak hukum, sangat tepat bila Polri cepat bertindak. Polri pun pasti tidak akan pandang bulu meski penyelenggaranya adalah seorang pejabat. Hal demikian terkait realitas hukum yang harus menjunjung tinggi azas equality before the law atau persamaan setiap warga negara di depan hukum. Bagi Polri, kasus di Tegal kali ini tentu akan menjadi penguji keampuhan asas equality before the law sekaligus harga diri Polri. Ketegasan Polri akan menjadi panduan dalam penanganan pentas-pentas musik lain yang mengundang, atau setidaknya menyebabkan berkumpulnya banyak massa di masa pandemi Covid-19. Terlebih saat kampanye dalam rangka Pilkada yang melibatkan para petahana.
Simbol Hukum
Setiap pejabat, seperti halnya Wakil Ketua DPRD, dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seharusnya menjadi simbol keteladanan. Termasuk keteladanan di era baru kehidupan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sangat tidak dapat dibenarkan kalau pejabat justru melanggar hukum. Apalagi pelanggarannya berdalih lalai di balik kesengajaan dan kenekatannya melanggar hukum.
Pelanggarannya bukan sekadar menyelenggarakan pentas tanpa izin, tetapi juga tidak mematuhi perintah petugas yang berwenang terkait penanganan masalah Covid-19. Meski demikian, pernyataan penyelenggara yang mengaku bersalah dan meminta maaf kepada semua pihak, patut diapresiasi. Hanya saja, penyelenggara tetap harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Bila berdasarkan bukti permulaan yang cukup benar adanya pelanggaran hukum, penyelenggara harus menanggung risiko saat harus diposisikan sebagai tersangka.
Ada beberapa pasal Pidana, setidaknya Pasal 216 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang dapat digunakan untuk menjeratnya. Azas equality before the law harus diterapkan. Menurut UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penyelenggara yang seorang Wakil Ketua DPRD, kalau sudah di depan hukum, kedudukannya adalah sama dengan (sebut saja) si Marni, pedagang sayur, yang juga melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHPidana saat mengkhitankan anaknya dan nanggap Solo Organ.
Pasal 216 ayat (1) telah menegaskan ada ancaman pidana bagi yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan terkait Covid-19 oleh petugas yang berwenang. Ancaman pidana tersebut diperberat dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan. Apalagi sebelumnya penyelenggara telah diingatkan dengan menggunakan pendekatan yang humanis.
Harapan
Hukum itu harus diterapkan dengan perlakuan yang sama atas diri setiap warga negara (siapapun dia) dan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Tidak boleh ada pengistimewaan. Pembedaan perlakuan hanya akan membawa pada ketidakadilan dan rusaknya hukum. Itu sebabnya, penanganan kasus pentas dangdut di Kota Tegal harus dapat menjadi tolok ukur profesionalisme Polisi dalam menghormati azas equality before the law. Azas equality before the law juga akan diuji keampuhannya. Harapannya, Polri tentu harus berhasil mengemban tugas sebagai penegak hukum yang baik sekaligus membuktikan azas equality before the law berhasil diterapkannya.
Keberhasilan yang tentu akan menambah kepercayaan kepada Polri sebagai pengemban amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlebih di era pandemi Covid-19 yang mengharuskan Polri bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam rangka melayani dan melindungi (to serve and protect) masyarakat.
Dengan mengedepankan prinsip melindungi masyarakat sebagai tanggung jawab bersamai, Polri harus menjadi barisan depan agar memberi manfaat terkait merebaknya pandemi Covid-19. Setidaknya membantu warga masyarakat agar tidak terpapar Covid-19. Apalagi soal keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) adalah hal yang harus diutamakan.
Keteladanan
Kasus pentas dangdut di Tegal, sedikit banyak tentu membuat citra lembaga legislatif dan anggotanya ikut tercoreng. Pihak-pihak terkait harus segera bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Apalagi keberadaan lembaga legislatif terkait kehormatan yang harus dijaga dan diwujudkan. Setidaknya melalui pola pikir, sikap dan perilaku anggotanya yang harus penuh keteladanan, serta patuh pada aturan. Apalah arti diri sebagai anggota legislatif bila pola pikir, sikap, dan perilakunya tidak berunsur keteladanan?
Sungguh naïf kalau penyelenggara pentas dangdut, yang seharusnya selalu memberi teladan, bukan sekedar mendukung, dalam penanganan masalah Covid-19, justru melanggar aturan terkait penanganannya. Tindakan itu bukan sekedar berunsur pidana, tetapi juga merusak tatanan dan upaya masyarakat, bangsa dan negara untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19. Bila sekarang ini Polri telah memiliki buki-bukti permulaan yang cukup dan dapat dijadikan menetapkan siapa yang harus dijadikan sebagai tersangka, tentu proses hukumnya harus dituntaskan.
Penyelenggara harus mengikuti proses hukum yang ada sebagai wujud patuhnya diri pada aturan hukum yang tentu harus diawali dengan dijunjungnya azas equality before the law dan praduga tak bersalah. Hukum melindungi hak-hak tiap warga Negara, seperti hak aman dan mendapatkan keadilan lewat lembaga peradilan. Mendasarkan pada realitas pentas dangdut di Tegal beberapa hari yang lalu tersebut, tentu ada hal penting yang harus diambil bersama. Setidaknya kasus yang sama tidak boleh ditiru dan bila sampai terjadi, harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dengan menghormati asas equality before the law sebagai pedoman sekaligus senjata menegakkan hukum dan mewujudkan NKRI sebagai negara hukum. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved