Breaking News:

MA Kabulkan PK Mantan Ketum Partai Demokrat, Hukuman Anas Urbaningrum Disunat 6 Tahun

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Rabu (30/9), memperlihatkan dokumen putusan PK Anas.

TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) kembali mengabulkan PK yang diajukan koruptor. Kali ini permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang dikabulkan. Tak tanggung-tanggung, hukuman terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang itu dipotong 6 tahun penjara, dari 14 tahun penjara hingga jadi 8 tahun penjara.

"Permohonan PK yang diajukan oleh pemohon/terpidana Anas Urbaningrum, siang tadi Rabu, 30 September 2020 telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA)," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Rabu (30/9). Andi kemudian memperlihatkan dokumen putusan PK Anas.

Dalam dokumen PK itu, selain dihukum pidana penjara 8 tahun, Anas juga dihukum denda sebesar Rp 3 miliar subsider 3 bulan. Hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak berubah, yakni Rp 57.592.330.580 dan USD 5.261.070 subsider 2 tahun penjara.

Selain itu, hakim juga menetapkan pidana tambahan terhadap Anas berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Putusan PK tersebut diketok oleh hakim agung Sunarto selaku ketua majelis, yang didampingi Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin masing-masing sebagai hakim anggota. Salah satu pertimbangan majelis hakim mengabulkan PK itu ialah karena vonis kasasi sebelumnya terhadap Anas dinilai terdapat kekhilafan hakim.

"Menurut majelis hakim agung PK, alasan permohonan PK pemohon/terpidana yang didasarkan pada adanya 'kekhilafan hakim' dapat dibenarkan," ujarnya.

Anas adalah terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada mantan Ketua Umum HMI itu.

Ia dinilai terbukti mendapatkan bantuan dari mantan Bendahara Umum Demokrat, M. Nazaruddin, melalui Grup Permai sebesar Rp 30 miliar dan 5,225 juta dolar AS. Bantuan tersebut digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat saat kongres tahun 2010.

Tak terima dengan putusan itu, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat banding hukuman Anas dipangkas menjadi tujuh tahun bui. Namun, KPK mengajukan kasasi ke MA, yang juga diladeni oleh Anas pada 2015. Hukuman Anas justru diperberat menjadi 14 tahun penjara. Salah satu hakim yang menangani kasasi tersebut adalah Artidjo Alkostar.

Mantan politikus Partai Demokrat itu tak tinggal diam. Ia lantas mengajukan PK pada Mei 2018 lalu atau beberapa hari selepas Artidjo pensiun. Kala itu, Anas menyinggung Artidjo yang memperberat hukumannya menjadi 14 tahun. Anas menyatakan Artidjo akan menyesal. "Seluruh putusannya menurut saya tidak kredibel. Kalau pak Artidjo mengerti persis, saya yakin pak Artidjo akan menyesal dengan putusannya itu," kata Anas.(tribun network/ham/dod)

Editor: rustam aji
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved