Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan: Kenaikan Penerimaan Tunjangan Bosda Tergantung Masa Kerja

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan menerima audiensi dari Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan mengenai permohonan kenaikan penerimaan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan surat pengakuan tenaga honorer atau SK pengabdian di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli mengatakan, audensi dengan perwakilan guru wiyata bhakti (WB) ini meminta untuk adanya kenaikan bosda.

"Perwakilan Guru WB datang ke sini membahas permintaan adanya kenaikan bosda dengan tiga tingkatan."

"Tiga tingkatan yaitu pertama guru WB yang mengabdi di atas 10 tahun agar mendapatkan bosda sebesar Rp 1,5 juta," kata Kholis, Sabtu (3/10/2020).

Kemudian, kedua dengan masa pengabdian 7 hingga 10 tahun mendapatkan bosda sebesar Rp 800 ribu.

"Untuk yang terakhir, masa pengabdian di bawah 7 tahun mendapatkan sebesar Rp 600 ribu," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.

Ternyata dalam penyusunan anggaran 2021 hal tersebut sudah dibicarakan serta sudah dibikinkan tiga tingkatan.

Namun, nominalnya masih jauh dari yang diharapkan oleh guru WB.

"Dari dinas menyampaikan, masa pengabdian di bawah 7 tahun mendapatkan Rp 550 ribu. Masa pengabdian 7 hingga 10 tahun mendapatkan Rp 650 ribu. Masa pengabdian di atas 10 tahun mendapatkan Rp 750 ribu," tandasnya.