Breaking News:

DPRD Kabupaten Pekalongan

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan: Kenaikan Penerimaan Tunjangan Bosda Tergantung Masa Kerja

Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan menerima, audiensi dari Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan di gedung dewan setempat.

IST
Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan menerima audiensi dari Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan di gedung dewan 

Menurutnya, di awal direncanakan untuk masa pengabdian di atas 10 tahun akan mendapatkan Rp 1 juta.

Setelah disambungkan ke Bappeda dan diajukan ke Banggar nominalnya berubah menjadi Rp 750 ribu.

"Kami dari dewan belum menyetujui tetapi kami juga menyampaikan agar tahap pertama ada kenaikan. Soal nanti hasil akhir APBD setelah diketok nominalnya berapa, tentu dari dewan nanti siap memperjuangkan," ujarnya.

Kemudian tentang surat keterangan pengabdian ini di berbagai daerah memang ada kendala dengan PP No  48, tetapi masih ada peluang untuk bisa dibicarakan dan masih dalam proses.

"Kami mendorong agar tidak ada perbedaan antara guru WB di swasta dan negeri," imbuhnya.

Ketua Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) Kabupaten Pekalongan, Irvan Munawar Chaniago, mengatakan, pertemuan perwakilan guru WB dengan Komisi IV merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Bupati pada Rabu (8/7/2020).

Dalam pertemuan dengan Bupati dan OPD terkait, FKWB mengusulkan dua poin, yaitu permohonan kenaikan penerimaan Bosda dan surat pengakuan selaku tenaga honorer dari pemerintah daerah.

"Usulan itu yaitu guru WB masa kerja di atas 10 tahun usulan besaran Bosda Rp 1,5 juta, masa kerja 7 hingga 10 tahun kisaran Rp 800 ribu, dan di bawah itu Rp 600 ribu," katanya.

Dari hasil pertemuan itu, ada usulan kenaikan Bosda pada 2021 namun belum sesuai ekspektasi guru WB.

"Tadi saya juga tanya lagi, angka itu sudah dikunci atau belum. Nanti coba angka itu masih bisa berubah atau tidak. Harapannya jika tidak bisa di angka Rp 1,5 juta bisa di angka Rp 1 juta," imbuhnya.

Adapun surat keterangan sudah ditandatangani Sumarwati yang saat itu masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan.

"Nanti jika sudah selesai akan langsung didistribusikan ke masing-masing honorer," kata dia. (*)

Editor: abduh imanulhaq
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved