Breaking News:

Berita Nasional

Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Berikut Ini Sejumlah Poin yang Jadi Sorotan

DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020).

Tribun Jateng/ Mamdukh Adi Priyanto
Suasana aksi demo buruh tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja 

TRIBUNJATENG.COM - DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020).

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," lanjutnya.

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Taufik Hidayat Staf Kejaksaan Meninggal Dunia

Kampung di Klaten Digeruduk Ratusan Orang, Warga Tutup Pintu Rumah dan Matikan Lampu

Ayah Sedang Sakit, Mahasiswi Cantik di Kudus Ini Tak Malu Berjualan di WM Nyantol

Update Virus Corona Kota Semarang Senin 5 Oktober 2020, Kelurahan Manyaran Terbanyak

Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik.

Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP).

Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman
1234
Editor: M Syofri Kurniawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved