Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020

ASN dan Pendamping Desa Hadir dan Beri Sambutan di Konsolidasi Internal Paslon Bupati Pekalongan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan layangkan surat rekomendasi kepada instansi terkait mengenai pelanggaran netralitas ASN, pendamp

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: muh radlis

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan layangkan surat rekomendasi kepada instansi terkait mengenai pelanggaran netralitas ASN, pendamping desa, dan kepala desa.

"Surat rekomendasi sudah kami layangkan ke KASN instansi terkait perihal pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh salah satu ASN yang menghadiri dan memberikan sambutan pada acara konsolidasi internal," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno saat ditemui Tribunjateng.com, Senin (12/10/2020) sore.

Kemudian terkait pelanggaran netralitas pendamping desa, surat rekomendasi sudah dikirim ke Koordinator TPP P3MD Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Sahrul Gunawan Dikabarkan Tewas Kecelakaan, Ini Faktanya

Baca juga: Sudah Renggut Jutaan Nyawa di Dunia, Nyatanya Virus Corona Punya Kelemahan, Peluang Kita Menghindar

Baca juga: Gempa Tektonik Guncang Timur Banjarnegara, Masyarakat Diimbau Tak Khawatir

Baca juga: Protes Ganjar, Zainudin Jawab Tegas Saat Dibujuk Pejabat Pemprov Jateng:Jangan Paksa Kami Pakai Baju

Sedangkan kaitan pelanggaran netralitas kepala desa surat rekomendasi dikirim ke Bupati Pekalongan.

"Hasil dari pemeriksaan, ketiganya telah terbukti melakukan pelanggaran netralitas dan mengakui keterlibatannya mendukung salah satu pasangan calon," imbuhnya.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

"Untuk ASN inisial BU berdinas di Kecamatan Sragi, pendamping desa berinisial DM juga berdinas di wilayah Sragi, dan kades Waru Lor inisial AK," ujarnya.

Kemudian saat disinggung mengenai sanksi yang akan diterima bagi ASN yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, maupun tertulis, sanksi terberatnya bisa dikenakan pemecatan.

"Sanksi terberat tentunya bisa dipecat, kalau pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan ketentuan PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dapat dikenakan sanksi disiplin sedang. Tetapi sanksinya nanti seperti apa tergantung rekomendasi dari KASN," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan melakukan pemeriksaan terhadap satu aparatur sipil negara (ASN) dan pendamping desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno mengatakan ada satu ASN dan pendamping desa yang diduga tidak netral dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember 2020.

"Ya saat ini kita masih memproses dua orang, yang satu ASN dan kedua adalah pendamping desa," kata Wahyudi kepada Tribunjateng.com, Senin (5/10/2020) sore.

Diperiksanya dua orang ini, menurut Wahyudi ditemukan saat dalam tahap kampanye berjalan.

"ASN diperiksa karena ikut menghadiri dan memberikan sambutan pada acara konsolidasi internal."

"Lalu untuk pendamping desa melanggar kode etik SOP dan yang kedua melanggar SPK nya. Padahal di SPK nya disebutkan tidak boleh berkampanye dan tidak boleh ikut partai politik, namun kenyataannya ikut kampanye," ujarnya.

Wahyudi mengungkapkan, untuk kedua orang ini masih dalam tahap proses kajian oleh tim penanganan pelanggaran jajaran Bawaslu.

"Hasil rekomendasinya nanti akan kita sampaikan kepada publik," ungkapnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai laporan terkait salah satu kepala desa yang diduga tidak netral pihaknya menuturkan, rencananya akan memanggil kades bersangkutan dalam waktu dekat.

"Besok, rencananya kita akan memanggil kades yang kemarin di laporkan ke Bawaslu," tuturnya. (Dro)

Baca juga: Video 3 Serikat Pekerja Temui Wali Kota Solo Tolak UU Cipta Kerja

Baca juga: DPRD Kota Semarang Minta Dinas Teknis Siapkan Lelang Proyek Lebih Awal

Baca juga: Viral Bupati Blora Nyanyi dan Joget Bareng Tanpa Masker, Ganjar: Kalau Saya Sudah Malu

Baca juga: Berikut Ini Deretan Aktivis yang Dikabarkan Ditangkap atas Dugaan Penyebaran Hoaks UU Cipta Kerja

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved