Breaking News:

Pemkab Purbalingga Fasilitasi Audiensi Ormas Menyoal Omnibus Law

Pemkab Purbalingga memfasilitasi sejumlah LSM di Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan aspirasi di pendopo.

Tribun Jateng/Khoirul Muzaki
Audiensi sejumlah ormas terkait UU Omnibus Law di pendopo Kabupaten Purbalingga 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan aspirasi di pendopo Dipokusumo.

Gabungan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Buruh Purbalingga itu menyoal UU Omni Bus Law yang menuai kontroversi di berbagai daerah.

Peserta audiensi, Iwan mempertanyakan draft final Cipta Kerja yang sampai saat ini ia mengaku belum mendapatkannya. Karena itu, rasanya sia-sia memperdebatkan pasal per pasal UU Cipta Kerja jika naskahnya sendiri belum final.

Yang terjadi justru masyarakat dibuat bingung lantaran ada beragam versi tentang naskah final Omnibus Law. Karena itu, pihaknya meminta kepada DPR agar masyarakat bisa mengakses draft final UU Cipta Kerja.

"Jumlah halaman berubah-ubah. Ada yang menyebut jumlah 905. Muncul versi lagi 1028 halaman. Nanti kita mempermasalahkan pasal tertentu, ternyata pemerintah menepis itu tidak ada di halamam,"katanya, Selasa (14/10)

Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan mengaku pihaknya belum menerima draft final UU Cipta Kerja resmi dari DPR atau pemerintah pusat. DPRD Purbalingga pun bukan pihak yang berwewenang untuk memutuskan kebijakan itu. Ia pun tak bisa memastikan mana versi yang benar dari beberapa versi naskah UU Cipta Kerja yang beredar.

Tetapi pihaknya akan tetap menampung aspirasi masyarakat Purbalingga ini dan meneruskannya ke tingkat pusat.

"Saya yakin negara gak akan mengorbankan rakyatnya,"katanya

Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengapresiasi penyampaian aspirasi Ormas yang dilakukan dengan santun dan kondusif. Ia pun senang aliansi buruh di Purbalingga tidak melakukan demonstrasi yang dapat memicu kerusuhan atau tindakan anarki.

Sarwa Pramana berharap, audiensi damai di Purbalingga ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam penyampaian aspirasi.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan penandatanganan surat pengantar penyampaian aspirasi Aliansi Peduli Buruh Purbalingga oleh Bambang Irawan , selaku ketua DPRD Kabupaten Purbalingga yang ditujukan kepada DPR RI, Presiden dan Gubernur Jawa Tengah. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved