Breaking News:

Pilkada Kabupaten Semarang 2020

Dituding Tak Awasi Pelanggaran APK, Ini Jawaban Bawaslu Kabupaten Semarang

Juru Bicara (Jubir) pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono (Bison) Mas'ud Ridwan menuding Bawaslu Kabupaten Semarang ti

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: muh radlis
TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. TRIBUNJATENG.COM/M NAFIUL HARIS 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Juru Bicara (Jubir) pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono (Bison) Mas'ud Ridwan menuding Bawaslu Kabupaten Semarang tidak melakukan pengawasan dan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang melanggar.

Menurut Mas'ud, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakberimbangan APK yang terpasang antara Paslon nomor urut 1 Bison dengan nomor urut 2 Ngesti Nugraha-M Basari (Ngebas).

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang M Talkhis mengatakan untuk APK yang terpasang dan melanggar aturan pemasangan tidak benar kalau Bawaslu membiarkan.

Baca juga: Seorang Pria Mengamuk Setelah Diberi Tahu Tarif PSK Rp 150.000, Sabetan Celurit Menghentikannya

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Warga Boyolali Tewas Kecelakaan Tabrak Truk di Tol Batang-Pemalang

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Sahrul Gunawan Dikabarkan Tewas Kecelakaan, Ini Faktanya

Baca juga: 5 Hari Setelah Dinikahi Kapolres Kudus, Shita Gabung Pasukan Perdamaian PBB, Ini Kisah Cinta Mereka

"Bawaslu sejak penetapan paslon sudah menginventarisir APK yang melanggar di wilayah Kabupaten Semarang dan sudah dilakukan kajian.

Hasilnya juga sudah kami teruskan ke KPU sejak tanggal 9 Oktober 2020," terangnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (15/10/2020)

Menurut Talkhis, KPU memiliki waktu 7 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Sementara, Bawaslu sekarang sifatnya menunggu tindak lanjut dari KPU.

Apabila dihitung sejak rekomendasi dikirim, KPU memiliki waktu paling lambat sampai 16 Oktober untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Ia menambahkan, terkait aturan pemasangan APK, Bawaslu berpedoman pada PKPU 11 th 2020, dan SK KPU Kab Semarang nomor 708/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/ IX/2020 tentang lokasi pemasangan APK dan tempat pertemuan terbatas, tatap muka serta dialog pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020.

"Sedangkan batas waktu rekomendasi 7 hari agar ada tindak-lanjut diatur dalam PKPU nomor 25 tahun 2013 pasal 21.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved