Breaking News:

ICW Sebut KPK Era Firli Bersikap Hedon

ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK jilid V, yaitu soal kenaikan gaji dan anggaran mobil dinas.

Editor: Vito
KOMPAS.com/ABBA GABRILIN
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik jatah mobil dinas baru pimpinan KPK. Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, hal itu menunjukkan KPK era Firli Bahuri bersikap hedonis dan tidak menunjukkan kesederhanaan.

Menurut dia, ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK jilid V. Pertama, saat mereka tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. "Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar," katanya, Kamis (15/10).

Kurnia pun mengaku, ICW tidak terkejut ada praktik hedonisme seperti jatah mobil dinas tersebut. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu telah divonis bersalah oleh Dewan Pengawas atas penggunaan helikopter mewah.

"Sebab, Ketua KPK-nya saja, Firli Bahuri, telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu," ujarnya.

Sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, dia menambahkan, semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah covid-19 yang telah memporakporandakan ekonomi masyarakat.

Sehingga, tidak etis jika pimpinan jilid V, Dewan Pengawas, dan seluruh pejabat struktural KPK malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut.

"Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan KPK, baik pimpinan maupun Dewan Pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," ujarnya.

Adapun, Pimpinan, Dewan Pengawas, hingga pejabat struktural KPK akan mendapatkan jatah mobil dinas pada 2021. Anggaran untuk mobil dinas itupun telah disetujui Komisi III DPR.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait dengan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.

Terkait dengan besaran rincian anggaran untuk mobil dinas itu, menurut dia, KPK belum bisa membeberkannya, karena masih dalam tahap pembahasan bersama Komisi III DPR.

Meski demikian, Ali menegaskan, saat ini KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan, baik untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK. (Tribun Network/ham/mam/wly)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved