Mahfud MD Diminta Andi Arief Angkat Bicara Soal SBY yang Merasa Dituduh: Saya Harus Klarifikasi Apa?

TRIBUNJATENG.COM- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ia diminta Andi Arief untuk membuat klarifikasi soal dalang kericuhan demo tolak Omnibus law UU Cipta Kerja.

Permintaan Andi Arief itu lantaran adanya sebuah kabar yang menuding SBY menjadi aktor dibalik kericuhan tersebut.

Najwa Shihab lalu meminta penjelasan Mahfud MD terkait dalang di balik kericuhan demo tolak Omnibus Law.

"Pak Airlangga Hartanto bilang mengetahui dalangya, pak Prabowo Menhan bilang katanya oknum asing, Pak Luhut bilang katanya pelakunya adalah orang yang berambisi kekuasaan, sebtulnya dari mana yang mendasari penyataan ini Pak Mahfud

Mahfud MD mengatakan ia memiliki informasi terkait hal itu.

"Makanya mulai sekarang sudah ditangkap kan, dan akan masih berlanjut, saya sudah intruksikan kalau melanggar hukum tolong ditindak secara hukum, tidak ada kompromi, bisa hukum tegak," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD enggan menyebutkan nama pelaku penyebar hoaks dan aktor demo.

"Sebelum demo itu, kita sudah punya datanya, ia memosting apa, mengirim apa, meretweet apa, kan sudah ada datanya dari intelejen," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan ada aktor intelektual dan aktor lapangan.

"Ada aktor demo hyang benar-benar ingin menyampaiakan aspirasi, ada juga yang nenumpang dan menunggangi dan membiayai," ujar Mahfud MD.

Najwa Shihab lantas menanyakan soal tudingan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebu-sebut orang di balik demo buruh dan Mahasiswa.

Mahfud MD mengatakan ia diminta Andi Arief untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut.

"Andi Arief meminta saya harus mengkarifikasi," ujarnya.

Mahfud MD lantas mengatakan pihak pemerintah tidak pernah mengatakan dan menyebutkan tudingan ke SBY.

"Saya katakan ke Andi Arief, apa yang harus saya klarifikasikan, pemerintah tidak ada yang menyebut dan mengatakan hal itu, dimana dan kapan, dan siapa, kalau ada ditunjukkan kalau ada akan saya selesaikan siapa yang bilang begitu, " ujar Mahfud MD.

Mahfud MD lalu mengatakan pernah melihat cuitan soal tudingan itu di Twitter.

Namun, Mahfud MD menegaskan bukan dari pihak pemerintah yang mengatakan hal itu.

"Di sosial media, di twitter saya tahu, cuitan kitu tapi pemerintah tidak ada yang berstatemen tentang itu," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD lalu menegaskan SBY bukan orang yang ada di daftar oknum yang diduga membiayai atau menjadi dalang kerusuhan aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika nanti ada orang yang dekat dengan SBY lalu ditangkap misalnya, bukan berarti dibiayai SBY, bisa jadi orang itu dekat dengan saya juga, kan namanya aktivis dekat dengan siapa saja," ujar mahfud MD.

SBY merasa tertuduh

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai polemik Undang-undang Cipta Kerja.

Termasuk soal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya sebagai dalang demo UU Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia.

Namun SBY mengatakan bukan kali ini saja di era pemerintahan Jokowi dirinya dituduh dalam kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.

Menurut SBY, pada Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 lalu dirinya juga dituduh membiayai aksi tersebut.

Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.

"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Di kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya pada empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai pihak penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.

"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," papar SBY.

"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.

Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya dihadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.

Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.

Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.

Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.

"Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya tidak ya dengan itu semua," ucap.

Selang beberapa bulan, SBY memiliki kesempatan bertemu Presiden Jokowi pada 2017, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya.

"Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu. Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab pada waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY percaya tetapi saya sudah mengerti kok semuanya," ujarnya.

"Lalu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan kepada beliau presiden kita Pak Jokowi," papar SBY.

"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.

SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhum istrinya Ani Yudhoyono.

"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita supaya anak cucu kita tahu yang sebernarnya," kata SBY.

"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Luhut mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu. Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," ujar Luhut di acara Satu Meja the Forum KompasTV.

Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo.

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan Covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluarga mu," ungkapnya.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

"Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh. Itu baru menunjukkan seorang negarawan," kata Luhut.

Kata Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga angkat bicara.

Menurutnya, kerusuhan dalam demo menolak UU Cipta Kerja pasti ada dalang di baliknya.

Ia pun meyakini penggerak kelompok anarko tersebut berasal dari asing.

"Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Enggak mungkin seorang patriot mau bakar (fasilitas umum) milik rakyat," kata Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020).

Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.

Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak di tengah pandemi Covid-19.

Dia pun menilai bahwa penggerak aksi demonstrasi ini tidak bertanggung jawab.

"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali"

"Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid-19," ujarnya.