Breaking News:

Berita Jateng

Ombusdman Jateng Beberkan 58 Laporan Dugaan Maladministrasi Kepolisian: Ini Permasalahan Serius

Sepanjang tahun 2020 instansi Kepolisian di Jawa Tengah paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Regional Jateng.

Istimewa
Ombudsman RI Regional Jawa Tengah lakukan koordinasi dengan Polda Jateng. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sepanjang tahun 2020 instansi Kepolisian di Jawa Tengah paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Regional Jateng.

Hal ini diutarakan kepala Ombudsman RI Regional Jateng Siti Farida saat melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah perihal pencegahan maladminstrasi di lingkungan Kepolisian.

Menurut dia, yang menjadi perhatian masyarakat yakni dugaan penundaan berlarut hingga perilaku Polisi.

Ombudsman mendapat 58 laporan dugaan maladministrasi dari bulan Januari hingga Minggu kedua bulan Oktober 2020.

"Kepolisian merupakan salah satu instansi yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melihat ini sebagai permasalahan yang serius sehingga perlu adanya komitmen yang baik," jelasnya dari siaran pers Ombudsman RI, Jumat (16/10/2020) malam.

Ombudsman, kata dia, mengharapkan Kepolisian secara dini dapat mendeteksi
potensi maladminstrasi.

Selain itu melakukan evaluasi di internal atas kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada publik.

"Langkah efektif yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan pengawasan internal di tubuh Polri,"ujar dia.

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah melalui Irwasda Polda Jawa Tengah Kombes Pol Mashudi akan memaksimalkan nota kesepahaman antara Ombudsman dengan Kepolisian melalui berbagai pendekatan, diantaranya penguatan terhadap pemahaman mengenai pelayanan publik dan maladministrasi serta mensinergikannya melalui kegiatan
yang berkesinambungan.

Sehingga, pencegahan maladminstrasi sebagaimana yang diharapkan dapat berjalan efektif.

“Kami melihat bahwa nota kesepahaman antara Polri dengan Ombudsman tidak hanya berfokus pada
laporan atau pengaduan masyarakat. Akan tetapi, juga terkait dengan pencegahan maladministrasi," ujar dia.

Ia mengatakan pencegahan maladministrasi ini merupakan hal baik dan menjadi prioritasnya untuk melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan.

Tentunya penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin baik, apabila Polri sebagai penyelenggara pelayanan memiliki pemahaman yang utuh terkait pelayanan publik.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved