Breaking News:

Berita Kebumen

Polres Kebumen Selidiki Provokator Aksi Rusuh Tolak Omnibus Law

Polres Kebumen masih menyelidiki provokator di balik kerusuhan dalam aksi demo tolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
ISTIMEWA
siswa anarkis dalam demonstrasi sungkem ke orang tua saat pembinaan Polres Kebumen 

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Polres Kebumen masih menyelidiki provokator di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Polres Kebumen telah menangkap sedikitnya 16 pelaku perusakan fasilitas umum saat demo di depan gadung DPRD Kabupaten Kebumen.

Ironisnya, dari 16 pendemo yang ditangkap, hanya 2 di antaranya yang sudah tidak sekolah. Adapun 14 lainnya bukan dari Ormas atau mahasiswa, melainkan masih berstatus pelajar.

Para perusuh itu diberikan sanksi wajib laporan dengan didampingi orang tuanya. Ini karena mereka masih di bawah umur.

Miris, inilah kata yang tepat untuk fenomena unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja di Kebumen.

Bagaimana tidak, selain masih belum cukup umur, mayoritas perusuh yang diamankan Polres Kebumen saat demo hari Jumat (9/10) lalu, ternyata tidak tahu tentang tuntutan demo yang mereka lakukan.

Mereka mengaku hanya ikut-ikutan setelah melihat iklan atau poster ajakan menolak UU Cipta Kerja yang viraal di group WA ataupun Medsos.

Materi UU Cipta kerja maupun arti Omnibus Law yang digaungkan pun juga mereka tak memahaminya.

"Adik tahu tentang UU Cipta Kerja?" tanya Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan kepada RA, perusuh yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP.

"Tidak pak. Saya tidak tahu," jawab RA sambil geleng-geleng menangis di pelukan ibunya.

Kapolres berhasil membuat para perusuh demo itu menyesal dengan metode hipnoterapi yang digunakannya.

AKBP Rudy mengungkapkan, unjuk rasa sah-sah saja dan dilindungi undang-undang. Tetapi ada peraturan mengikat yang harus dipatuhi. Di antaranya, demonstrasi harus dilakukan secara damai serta tidak merusak fasilitas maupun ketertiban umum.

Jika dilakukan dengan cara anarkis, polisi berhak menindak karena tidak sesuai ketentuan Undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, serta merupakan tindak pidana.

"Kami sangat menyayangkan, aksi unjuk rasa yang seharusnya damai, harus ada kejadian perusakan fasilitas umum," kata AKBP Rudy, Sabtu (17/10). (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved