Breaking News:

Ketua DPRD Batang Akui Ada Pihak yang Memaksa Agar Dewan Setujui Penolakan UU Omnibus Law

DPRD Kabupaten Batang beri tanggapan mengenai gelombang aksi penolakan UU Omnibus Law.

Penulis: budi susanto | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusuf, saat ditemui Tribunjateng.com di Alun-alun Kabupaten Batang, usai menghadiri acara tatap muka Forkopimda dengan tokoh masyarakat, dalam menciptakan Kabupaten Batang yang kondusif, Senin (19/10/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - DPRD Kabupaten Batang beri tanggapan mengenai gelombang aksi penolakan UU Omnibus Law.

Diakui Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusuf, ada desakan untuk menyetujui penolakan UU Omnibus Law yang dilakukan massa di Kabupaten Batang beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu saya terima rekan-rekan dari PMII dikantor untuk berdiskusi mengenai UU Omnibus Law," jelasnya saat menghadiri acara tatap muka Forkopimda dengan tokoh masyarakat, dalam menciptakan Kabupaten Batang yang kondusif di Pendopo Kabupaten Batang, Senin (19/10/2020).

Dilanjutkannya, dalam kunjungan para mahasiswa di DPRD Kabupaten Batang, ada sejumlah poin yang disuarakan dan disepakati.

"Namun ada poin di mana saya sedikit dipaksa untuk menandatangi surat dukungan, agar DPRD ikut menolak UU Omnibus Law," paparnya.

Berkaitan dengan hal itu, Maulana menerangkan ada perbedaan penafsiran dalam memaknai UU Omnibuslaw.

"Saya pikir penafsiran UU berbeda beda, namun yang wajib dipercaya pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyat," ucapnya.

Ia juga menyinggung aksi penolakan UU Omnibuslaw tidak bisa dilakukan dengan cara anarkis.

"Meski menyuarakan aspirasi dilindungi undang-undang, namun jika aksi dilakukan dengan cara anarkis pasti akan berhadapan dengan petugas keamanan," paparnya.

Terkait panyampaian aspirasi untuk kepentingan umum, Maulana meyakini semua pihak termasuk DPRD akan membuka pintu lebar-lebar.

"Saya berharap mahasiwa dan pelajar tetap kritis, dan dapat menyampaikan aspirasi dengan cara santun," katanya.

Ia manambahkan, beberapa waktu lalu mahasiswa juga menyampaikan sejumlah poin yang dinilai merugikan kaum buruh dan masyarakat.

"Namun kami dalam Kelembagaan belum bisa menyimpulkan karena kami belum melakukan kejian mengenai UU Omnibuslaw tersebut," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved