Breaking News:

Teliti Omnibus Law UU Cipta Kerja: Menyoal Pasal Pendidikan, Pertambangan, Hingga Perpajakan

Aturan terkait pendidikan yang diatur pada Paragraf 12 sendiri hanya satu, yakni pada Pasal 65 paragraf 12.

Editor: rustam aji
tribunjateng/reza gustav
Demo menolak penerapan Omnibus Law di Jalan Pahlawan Kota Semarang, beberapa waktu lalu. 

(2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menyoal Perlindungan Konsumen Produk Halal

Di UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tepatnya di Pasal 48. Pada mulanya, Pasal 48 UU eksisting berbunyi:

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Namun dalam Pasal 48 versi UU Ciptaker klausul “berupa penarikan barang dari peredaran” dihapus sehingga berubah menjadi;

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved