Berita Nasional
Ada Pasal Hilang di Naskah UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Memalukan Ini
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pemerintah dan DPR telah melanggar undang-undang dengan menghapus salah satu pasa
Namun, Dini menegaskan penghapusan pasal itu bukan berarti mengubah substansi dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober lalu.
"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif atau typo, dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR," kata dia.
Sedangkan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, ketentuan pengubahan Pasal 46 tersebut itu telah diklarifikasi Sekretariat Negara (Setneg) ke Baleg.
Sebab, memang tidak ada kesepakatan untuk mengubah Pasal 46 UU Minyak dan Gas Bumi.
"Kebetulan Setneg yang temukan, jadi itu seharusnya memang dihapus," kata Supratman.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum: Memalukan"