Breaking News:

Berita Semarang

Bea Cukai Tanjung Emas Ungkap Ribuan Pisau Cukur Gillette yang Diduga Palsu

Bea Dan Cukai Tanjung Emas bongkar upaya peredaran ribuan pisau cukur impor merek Gillette yang diduga palsu.

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: sujarwo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tanjung Emas bongkar upaya peredaran ribuan pisau cukur impor merek Gillette yang diduga palsu.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin mengatakan dalam kasus tersebut belum ditetapkan tersangka. Saat ini  masih dalam proses di Pengadilan Niaga Semarang.

"Ada laporan dari PT Procter & Gamble (P&G) Indonesia dan telah melakukan perekaman (rekordasi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 tahun 2018. Kami berkewajiban menotifikasi jika ditemukan barang yang di rekordasi tadi untuk memberitahukan ke pemilik merek,"jelasnya saat konferensi pers di gudang Bea Cukai Semarang, Senin (26/10/2020).

Menurut Anton, yang dipermasalahkan oleh P&G sebagai pemilik adalah adanya dugaan pemalsuan merek pisau cukur tersebut. Pihak P&G meminta merek itu dilindungi agar tidak beredar di pasaran.

"Atas pengaduan tersebut kami menindaklanjuti untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut. Mereka mengajukan permohonan penangguhan sementara dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang untuk diproses lebih lanjut," ujar dia.

Dikatakannya, pisau cukur palsu tersebut diimpor dari China oleh PT LBA yang merupakan importir Indonesia.

Total pisau cukur itu berjumlah 185 karton, terdiri dari 390 ribu tangkai pisau cukur, dan 521.280 kepala pisau cukur.

"Proses impornya legal. Namun nanti yang memutuskan terkait kepemilikan mereknya adalah Pengadilan Niaga," tutur dia.

Ia mengatakan penindakan atas barang impor yang melanggar Hak kekakayaan Intelektual (HKI) tersebut baru pertama di Indonesia. Pihaknya membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap perlindungan HKI.

"Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional dan menambah poin Indonesia agar dapat dikeluarkan dari priority watch list united states trade representative (USTR) untuk isu perlindungan HKI," tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved