Breaking News:

Berita Semarang

Mantan Ketua Dewan Pers Minta Media Ikut Perangi Paham Radikal dan Aksi Terorisme

Peranan media sangat menentukan dalam upaya pencegahan munculnya paham radikal dan aksi terorisme.

Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/M ZAINAL ARIFIN
Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, memaparkan peranan media dalam pencegahan paham radikal dan aksi terorisme saat talkshow yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah di Hotel Santika Premiere Semarang, Selasa (27/10/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Peranan media sangat menentukan dalam upaya pencegahan munculnya paham radikal dan aksi terorisme. Tak hanya media sosial saja, tapi juga media konvensional baik TV, cetak maupun online.

Oleh karenanya, proses peliputan seorang wartawan atau jurnalis atas berita terorisme harus mengacu pada pedoman peliputan yang sudah ditentukan. Tujuannya, agar media tidak menjadi bagian dari aksi terorisme itu sendiri.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam talkshow bertema pelibatan masyarakat tentang literasi informasi dalam rangka pencegahan terorisme yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah di Hotel Santika Premiere Semarang, Selasa (27/10/2020).

"Media harus ikut memerangi paham radikal dan aksi terorisme. Caranya, proses peliputan harus mengacu pada pedoman peliputan berita terorisme sehingga media tak menjadi pembawa pesan teroris atau menjadi bagian dari aksi terorisme itu sendiri," katanya.

Menurutnya, pemberitaan aksi terorisme yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat, tak ubahnya dengan aksi terorisme. Oleh karenanya, pedoman peliputan berita terorisme harus dipegang teguh untuk menghindari hal itu.

Ia memaparkan, pedoman peliputan tersebut di antaranya tidak boleh meliput proses penangkapan terduga teroris dari jarak dekat karena akan membahayakan operasi. Contoh lainnya yaitu, mengulang-ulang pemberitaan tanpa menyebutkan waktu dan tempat kejadian.

"Pemberitaan harus menyebutkan secara jelas kapan kejadian aksi teror itu dan di mana. Sehingga masyarakat tidak seolah-olah kejadian itu terjadi terus menerus," paparnya.

Dari data yang ada, jumlah pengguna internet di Indonesia paling besar dibanding negara lain. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah pengguna media sosial facebook, twitter dan lainnya.

Peluang tersebut tentu menjadi sarana tersendiri bagi kelompok radikal untuk menyebarkan paham-pahamnya. Termasuk juga melancarkan upaya memecah belah Indonesia dengan menyebarkan berita atau informasi bohong (hoaks).

"Untuk mencegahnya, cek dulu kebenaran informasinya, jangan langsung membagikannya. Saring sebelum sharing. Hoaks itu dibuat orang pintar tapi jahat, dan disebarkan orang baik tapi bodoh," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved