Pendidikan Politik Jadi Solusi Potensi Gangguan Kamtibmas pada Pilkada Serentak Desember Mendatang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar 9 Desember mendatang. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang perlu diperhatikan.

Hal itu disampaikan Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Prayitna Suyatma, di Seminar Integritas dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak di aula Cenderawasih Kantor Kesbangpol Jawa Tengah, Minggu (1/11/2020).

Seminar tersebut di gelar Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (LBH Rupadi) bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

"Ada beberapa potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu diperhatikan. Salah satunya pengerahan massa, black campaign dan money politic," katanya.

Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu upaya mengatasi potensi gangguan Kamtibmas yang akan berlangsung menjelang Pilkada tersebut.

Menurutnya, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pendidikan politik bagi masyarakat, merupakan aktivitas yang harus terus berlanjut karena nantinya akan membentuk kepribadian publik, kesadaran politik, dan partisipasi politik," ungkapnya.

Sementara Ketua Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Jawa Tengah, Royce W Setya Putra, meminta masyarakat Jawa Tengah untuk menggunakan hak politiknya dalam Pilkada serentak mendatang. Tak hanya itu saja, para calon kepala daerah juga diminta tak menggunakan politik uang untuk meraih kemenangan.

"Pemilukada ini adalah momentum bagi rakyat yang langsung membuktikan haknya untuk memilih kepala daerahnya. Karena itu gunakan hak pilih dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Royce.

Menurutnya, Pilkada 2020 nanti akan menjadi bukti bahwa rakyat sebagai pemenang kedaulatan Indonesia. Untuk itu ia berharap, seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada mendatang.

"Pilkada inilah momentum penting pembuktian bahwa kita negara demokrasi di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan," ujarnya.

Dari pemahamannya, alasan Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini karena negara ingin menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Selain itu, hal itu juga sesuai dengan agenda yang diatur oleh undang-undang.

"Harapannya dengan terpilihnya kepala daerah baru bisa menangani isu masalah Covid-19 dan dampak sosial ekonominya serta tentunya kesejahteraan rakyat. Nah oleh karena itu gunakan hak pilih itu," ajaknya. (*)