Breaking News:

Sudah Diteken Jokowi, Buruh Kompak Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Selain menempuh jalur Mahkamah Konstitusi, kata Said, KSPI juga akan melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional

Editor: rustam aji
Tribunnews/Jeprima
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN telah melakukan pendaftaran gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Pendaftaran gugatan judicial review Undang-undang Cipta Kerja sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara," papar Said kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/11).

Menurutnya, gugatan tersebut diharapkan dapat membatalkan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 2 November 2020.

"Isi undang-undang tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh. Kami minta undang-undang Cipta Kerja dibatalkan atau dicabut," ujar Said.

Selain menempuh jalur Mahkamah Konstitusi, kata Said, KSPI juga akan melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang diatur dalam undang-undang.  "Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislative review terhadap UU No 11 tahun 2020 dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi,” papar Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pihaknya juga melakukan pengajuan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami memilih jalur konstitusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya," tegasnya.

Andi Gani meyakini MK akan berpihak pada jalur kebenaran. Menurutnya, buruh akan mengawal secara penuh sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja.Jika sidang digelar, Andi Gani mengatakan buruh siap memenuhi sidang dengan aksi didepan Gedung MK.

"Kita akan penuhi setiap sudut Mahkamah Konstitusi di setiap sidang. Tentunya dengan damai dan penuh kesejukan. Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ikut mendukung," ujar Andi Gani.

Diketahui, berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan KSPI terhadap UU Cipta Kerja, khusus klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved