Breaking News:

Survei LSI Terkait Pengawasan Bantuan Covid-19, DPR Paling Tidak Dipercaya

hasil riset LSI, ada 11 persen warga yang sangat tidak percaya terhadap fungsi pengawasan DPR dalam penyaluran bansos Covid-19

KOMPAS/PRIYOMBODO
Gedung DPR RI, Jakarta 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya dalam mengawasi bantuan Covid-19 kepada masyarakat. Berdasarkan hasil peneltian Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebanyak 41 persen masyarakat tidak percaya terhadap DPR dalam segi pengawasan bantuan Covid-19.

Bahkan, data yang diperoleh dari hasil riset LSI, ada 11 persen warga yang sangat tidak percaya terhadap fungsi pengawasan DPR dalam penyaluran bansos Covid-19. Sementara yang cukup percaya DPR untuk mengawasi bansos Covid-19 ada 40 persen warga, dan yang sangat percaya hanya 2 persen.

Angka itu berbanding jauh jika dibandingkan dengan lembaga lain seperti presiden, di mana 15 persen publik tidak percaya akan pengawasan kepala negara terkait bantuan Covid-19. Sedangkan 14 persen masyarakat tidak percaya pada pemerintah provinsi dan kementerian sosial.

Sebesar 16 persen publik tidak percaya pada pemerintah daerah, 17 persen pada pemerintah desa/kelurahan, 18 persen pada gugus tugas Covid-19, sebesar 24 persen terhadap KPK, 21 persen pada LSM, dan 29 persen publik tidak percaya pada kepolisian soal pengawasan bantuan penanganan Covid-19.

"Tingkat kepercayaan pada Presiden paling tinggi, diikuti Pemprov, Kementerian Sosial, Pemda Kab/Kota, Pemda desa/kelurahan, Gugas Covid-19, KPK, LSM, Polisi, media massa, Ombudsman RI, dan DPR," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan saat memparkan hasil surveinya secara virtual, Selasa (3/11).

"Jadi distribusi bantuan sosial yang tepat itu akan sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat terkait penanganan korupsi," kata Djayadi.

Meski presiden masih memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi, pada saat yang sama hasil survei LSI juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) terus turun dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan LSI, jumlah masyarakat yang puas pada Agustus berada di angka 65,5 persen, kemudian turun di September ke angka 64 persen, dan turun kembali di Oktober ke angka 57,8 persen.

"Agustus sangat puas 7,1 persen dan cukup puas 58,4 persen, September sangat puas 7,3 persen dan cukup puas 56,7 persen, serta Oktober sangat puas 5,2 persen dan cukup 52,6 persen," kata Djayadi.

Sebaliknya, persentase masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 meningkat dalam tiga bulan terakhir. Pada Agusutus tercatat 32,9 persen mengaku tidak puas, di mana yang kurang puas 30,7 persen dan tidak puas sama sekali 2,2 persen.

Kemudian meningkat menjadi 34,6 persen di September di mana yang kurang puas 32,7 persen dan tidak puas sama sekali 1,9 persen. Sementara pada Oktober, persentase masyarakat yang tidak puas menjadi 38,4 persen dengan rincian 34,1 persen kurang puas dan 4,3 persen tidak puas sama sekali.

Halaman
123
Editor: rustam aji
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved