Surat Terbaru PT LIB Bikin PSIS Semarang Pusing Tujuh Keliling, Liga 1 2020 Bubar!

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Manajemen PSIS Semarang merasa kecewa berat pasca menerima surat dari operator kompetisi PT. Liga Indonesia Baru (LIB), pada Selasa (3/11/2020) kemarin, perihal penyampaian status kompetisi.

Rencananya Liga 1 akan berjalan mulai Februari hingga Juli tahun depan, dengan berganti titel menjadi kompetisi Liga 1 2020/2021.

Salah satu poin penting dalam surat bernomor 394/LIN-KOM/XI/2020 yang ditandatangani Akhmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT LIB tersebut mengenai subsidi alias hak komersial untuk klub.

Selama kompetisi dihentikan, dari Oktober hingga Januari mendatang, pembayaran hak komersial hanya sebesar 25 persen dari nominal 800 juta rupiah per bulan. Dan pembayarannya dilakukan pada saat kompetisi berjalan.

Apabila kompetisi berjalan sesuai rencana pada Februari hingga Juli 2021, maka pembayarannya baru akan penuh sebesar 800 juta rupiah yang akan diberikan tiap bulannya.

Merespon surat LIB tersebut, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi mengaku hal tersebut sangat memberatkan klub.

Yoyok merinci, pengeluaran klub di tengah penghentian kompetisi cukup besar.

Terutama untuk gaji bulanan pemain dan official tim serta karyawan di kantor PT Mahesa Jenar Semarang.

"Terus terang kita di klub sangat berat dengan aturan pembayaran pada saat tidak ada kompetisi cuma 25 persen dari 800 juta rupiah.

Dan situasi ini bikin pusing tujuh keliling," keluh Yoyok Sukawi saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Lebih detail soal teknis pengeluaran klub, manajer tim Imanuel Anton Nikijuluw membeberkan hal yang sama.

Menurut Anton, klub sangat membutuhkan subsidi secara penuh untuk menutup operasional tim.

Sebetulnya pada saat Extraordinary Club meeting di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Anton menyebut federasi telah mengatakan akan membayar hak komersial kepada 18 klub Liga 1.

"Sebagian klub Liga 1 dan Liga 2 mungkin sama seperti kami, sedikit resah dengan ketidakjelasan hak komersial, padahal waktu rapat di Yogyakarta federasi telah menjamin hak komersial dibayarkan tepat waktu," ujarnya.