Breaking News:

Pejabat Salah Ketik UU Cipta Kerja Dihukum Sanksi Disiplin

Para pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada presiden itu telah dijatuhi sanksi disiplin.

Editor: Vito
KOMPAS.com/SABRINA ASRIL
Menteri Sekretaris Negara Pratikno 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan para pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU Cipta Kerja sebelum diajukan kepada presiden itu telah dijatuhi sanksi disiplin. 

Hal itu menindaklanjuti sorotan publik terkait dengan munculnya salah ketik dalam penulisan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal dengan omnibus law.

Setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan internal, Kemensetneg menyatakan kekeliruan itu terjadi akibat kelalaian manusia, sehingga UU Cipta Kerja masih ditemukan masalah.

”Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Kekeliruan tersebut murni human error," kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11).

Ia tidak merinci berapa banyak maupun nama pejabat yang melakukan kekeliruan itu. Ia juga tidak menjelaskan bentuk sanksi disiplin tersebut.

Sebelumnya, kekeliruan pasal dalam UU Cipta Kerja menjadi sorotan tak sampai 24 jam setelah UU itu ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Ada sejumlah pasal yang menjadi sorotan, di antaranya Pasal 6 di Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Pasal itu merujuk kepada Pasal 5 ayat (1). Sementara Pasal 5 tak memiliki ayat sama sekali.

Lalu, dua ayat di Pasal 5 serupa dengan Pasal 4. Dua-duanya sama-sama mencantumkan sepuluh ruang lingkup UU Cipta Kerja. Selanjutnya, Pasal 151 di Bab IX Kawasan Ekonomi yang mengatur soal lokasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Masalah pasal ini juga terkait dengan rujukan pasal sebelumnya. Pasal 151 ayat (1) merujuk pasal 141 huruf b. Dilihat lebih seksama, Pasal 141 UU Cipta Kerja tak memiliki poin-poin dan berbeda konteks dengan Pasal 151.

Kekeliruan juga ditemukan pada Pasal 175 ayat (5) tertulis merujuk pada ayat (3), padahal seharusnya merujuk pada ayat (4).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved