Breaking News:

Yusril dan Palguna Sebut MK Bisa Batalkan UU Cipta Kerja

Kelalaian saat Presiden Jokowi menandatangani aturan sapu jagat itu bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktik pembentuka

Editor: Vito
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai, kesalahan dalam pengesahan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja itu sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Hal itu menanggapi ditemukannya sejumlah salah ketik dalam UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan publik tak sampai 24 jam setelah UU itu ditandatangani Presiden Joko Widodo. 

Menurut dia, kelalaian saat Presiden Jokowi menandatangani aturan sapu jagat itu bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktik pembentukan hukum.

"Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik," ujarnya, Rabu (4/11).

Palguna menyatakan, kondisi ketidakhati-hatian itu sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep 'Civil Law' atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat bergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan tersebut apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan UUD 1945, meski selama ini belum pernah ada contoh kasus seperti itu. "Namun, saya yakin MK akan sangat berhati-hati dalam soal ini," ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, MK dapat membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan jika prosedur pembentukan Omnibus Law itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ini, ia mengingatkan kepada pemerintah dan DPR harus hati-hati serta argumentatif mempertahankan prosedur dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan cara omnibus itu.

"Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar argumentatif, karena jika prosedur pembentukan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, maka MK bisa membatalkan UU Ciptaker ini secara keseluruhan tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur UU ini bertentangan atau tidak dengan norma-norma UUD 1945," tandasnya.

Yusril menjelaskan, dalam proses pembentukan UU menggunakan metode omnibus, sangat mungkin akan mengubah UU yang ada, di samping memberikan pengaturan baru terhadap suatu masalah.

Jika menggunakan landasan pemikiran yang kaku, dia menambahkan, dengan mudah dapat dikatakan prosedur perubahan terhadap undang melalui pembentukan omnibus law adalah tidak sejalan dengan UU No. 12/2011.

"Tentu akan ada pandangan yang sebaliknya. Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi pemerintah dan DPR di MK nanti dalam menjawab persoalan prosedur ini," ucapnya.

Selain uji formil terkait dengan prosedur pembentukan UU Ciptaker yang menerapkan pola omnibus, Yusril juga menyoroti soal uji materiil.

Dia mengatakan, mengingat cakupan masalah dalam UU Cipta Kerja yang begitu luas, setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka.

"Kita tentu ingin menyimak apa argumen para pemohon, dan apa pula argumen yang disampaikan pemerintah dan DPR dalam menanggapi permohonan uji formil dan materil tersebut," tukasnya. (tribun network)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved