Breaking News:

Mendagri akan Keluarkan Surat Edaran terkait Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka.

Tangkap layar Kompas TV
Mendagri Tito Karnavian 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengizinkan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka.Sebelumnya, pembelajaan di sekolah dilakukan secara daring akibat pandemi Covid-19.Kebijakan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meminta sekolah-sekolah segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021."Ini bukan hanya untuk sekolah dasar tapi juga buat perguruan tinggi," ucap Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11).

Nadiem memastikan, teknis mengenai perkuliahan, serta aturan protokol kesehatan, dan daftar periksa akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud."Protokol kesehatan, daftar periksanya, dan lain-lainnya itu akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu yang dekat oleh Ditjen Dikti," tutur Nadiem.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka.Dengan kebijakan ini, ia memastikan akan membuat surat edaran terkait sosialisasi dalam proteksi terhadap Covid-19.Surat tersebut akan disebarkan kepada pemerintah daerah yang dapat membawahi dinas terkait.Seperti Diskominfo, Dishub, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Satgas Covid-19 di tiap-tiap daerah.

"Nanti dalam SE ini kami akan menyakinkan yang dilakukan oleh berbagai SKPD dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan juga dokumen penganggarannya dalam dokumen APBD. Semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster baru," katanya.

"Agar tatap muka tidak menjadi klaster baru di lingkungan pendidikan termasuk juga lingkungan pendidikan keagamaan.Pada prinsipnya Kemendagri mendukung langkah-langkah ini, karena kita melihat ada beberapa dampak negatif yang disampaikan oleh Mendikbud," lanjutnya lagi.

Mendagri berharap, Dinas Kesehatan dapat melakukan kegiatan testing di satuan pendidikan.Termasuk di pesantren dengan biaya dari pemerintah daerah.Ia juga berharap sosialisasi juga diberikan kepada anak-anak dan orang tua."Dilakukan testing reguler dan juga dengan meningkatkan kapasitas kesehatan terutama fasilitas karantina di tiap-tiap daerah.Kalau ternyata terjadi klaster baru, maka secepatnya dilakukan karantina," ujarnya.

"Artinya tiap daerah, dinas kesehatannya harus menyiapkan tempat karantina dan juga meningkatkan kapasitas untuk treatment rumah sakit yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi.Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari tatap muka ini," imbuhnya.

Terkait masalah dukungan anggaran, Mendagri meminta agar memprioritaskan daerah tertentu.Seperti daerah dengan rendahnya kapasitas fiskal dan berada di zona merah-oranye untuk diberikan bantuan."Kami menyarankan dari pusat terutama Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan dapat memberikan bantuan melalui mekanisme dana dekonsentrasi kepada gubenur.Selaku wakil pemerintah pusat di daerah atau bisa langsung kepada bupati atau walikota melalui mekanisme dana tugas pembantuan," katanya.

Berikut aturan dan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari Kompas.com dan kemdikbud.go.id:

Halaman
1234
Editor: rustam aji
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved