Breaking News:

Berita Karanganyar

Aset Milik Pemerintah Karanganyar Yang Belum Bersertifikat Akan Diselesaikan Melalui PTSL 2021

Juliyatmono mengatakan, Pemkab Karanganyar ingin menyelesaikan pensertifikatan tanah aset milik pemerintah melalui program PTSL 2021

Penulis: Agus Iswadi | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Agus Iswadi
Rakor Bidang Pemerintahan Percepatan Pensertifikatan Tanah dan Aset Pemerintah melalui PTSL di Ruang Podang Setda Karanganyar, Senin (23/11/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menggunakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 untuk pensertifikatan aset milik pemerintah.

Kepala ATR/BPN Karanganyar, Anton Jumantoro menyampaikan, sejumlah 5.981 bidang tanah sudah selesai pensertifikatannya melalui program PTSL 2020. Jumlah tersebut memang belum mencapai target pada tahun ini yakni sekitar 12 ribu bidang lantaran adanya refocusing dampak dari pandemi virus Covid-19. 

Dia menjelaskan, kekurangan target itu akan diselesaikan melalui PTSL 2021, mengingat Kabupaten Karanganyar mendapatkan target 18.500 bidang tanah

"Rapat ini dalam rangka menyamakan persepsi. Aset milik pemerintah yang belum disertifikat berapa datanya. Maka ini diundang OPD dan pihak kecamatan," katanya usai Rakor Bidang Pemerintahan Percepatan Pensertifikatan Tanah dan Aset Pemerintah melalui PTSL di Ruang Podang Setda Karanganyar, Senin (23/11/2020). 

Lanjutnya, Pemkab akan mendata aset milik pemerintah yang belum disertifikat, di samping ada pengajuan tanah milik perorangan di beberapa desa melalui program PTSL 2021. Dia mengungkapkan, ada 96 desa atau kelurahan yang mengajukan ke ATR/BPN dalam program PTSL 2021.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, Pemkab Karanganyar ingin menyelesaikan pensertifikatan tanah aset milik pemerintah melalui program PTSL 2021. Pasalnya masih ada beberapa aset milik pemerintah yang belum bersertifikat. 

"Maka perlu didata, karena yang paling besar itu justru milik pemerintah yang belum diserahkan oleh pengembang. Seperti perumahan. Kan harus diserahkan kepada pemerintah. Fasos dan fasumnya. Karena ini aset,  kalau sudah tertib baru kita perlakukan untuk apa," jelasnya. 

Yuli sapaan akrabnya menuturkan, Pemkab Karanganyar ingin fokus menyelesaikan aset milik pemerintah yang belum bersertifikat melalui program PTSL 2021. Baik itu aset pemerintah yang ada di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan. 

Dia meminta supaya segera membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Aset Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sehingga datanya jelas, berapa aset milik pemerintah yang ada di OPD, kecamatan, desa atau kelurahan yang belum bersertifikat. (Ais). 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved